Hukum

IndiHome, PGN, dan Aqua Segera Disidangkan

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — Komisi Pengawas Persaingan usaha segera menyidangkan tiga perkara pada awal tahun depan, yakni kasus IndiHome Triple Play, dugaan monopoli PGN, dan penyalahgunaan posisi dominan produsen air minum Aqua.

Ketiga kasus perkara tersebut telah diselidiki beberapa bulan terakhir oleh Komisi. Hasil penyelidikan awal mengindikasikan adanya kerugian terhadap konsumen.

Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean mengatakan kasus yang akan dibawa ke persidangan adalah perkara dugaaan perjanjian tertutup berupa tying agreement PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. melalui IndiHome Triple Play.

Kedua adalah perkara dugaan praktik monopoli distribusi gas melalui jaringan pipa di area Medan, Sumatra Utara oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Ketiga adalah perkara dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Tirta Investama, produsen air minum Aqua.

“Gelar perkara terhadap tiga kasus itu telah diajukan ke komisioner KPPU. Komisioner telah menerima dan menyetujui untuk masuk ke tahap persidangan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/12).

Sidang tiga perkara akan digelar mulai Januari tahun depan. KPPU sedang menyelelaraskan jadwal komisioner sebagai majelis komisi pada masing-masing sidang.

Gopprera melanjutkan tim investigator telah mengumpulakan bukti pada masing-masing perkara. Bukti yang dikantongi berupa bukti dokumen, bukti komunikasi dan bukti dari para saksi.

Bukti itulah yang membuat KPPU yakin untuk menaikkan proses ketiga kasus itu ke persidangan perkara dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam kasus IndiHome Triple Play, KPPU menduga Telkom melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Persaingan Usaha, berupa perjanjian tertutup yang dilarang. Yakni, perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (tying agreement).

Gopprera mengatakan Telkom mewajibkan pelanggannya mengunakan paket IndiHome yaitu telepon, televisi kabel, dan Internet. Sehingga, pelanggan tidak dapat memilih salah satu dari tiga paket yang tersedia.

Apabila pelanggan berhenti berlangganan pada satu produk, lanjutnya, Telkom diduga memutus akses berlangganan seluruh jasa layanannya.

Selanjutnya, kasus yang menyandung PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. berkaitan dengan pelanggaran Pasal 17 UU No.5/1999. Perusahaan milik negara tersebut diduga melakukan monopoli distribusi gas di Medan.

Sementara itu, kasus PT Tirta Investama, produsen Aqua diduga melanggar beberapa pasal, yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25. Kasus tersebut merupakan laporan dari pelaku usaha pesaing, yakni PT Tirtra Fresindo Jaya selaku produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale.

“Aqua dituduh melarang outlet di Jabetabek untuk menjual produk Le Minerale. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Pedagang ini yang ramai-ramai melapor ke KPPU,” ujar Gopprera.

Aqua diduga melanggar Pasal 15 yang menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu yang memuat persyaratan untuk pedagang membeli barang/jasa dari pelaku usaha pesaing.

Aqua juga dituduh melanggar Pasal 19 dengan menghalangi pelaku usaha lain masuk pasar yang bersangkutan, serta Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan.

Menggapi adanya perkara di KPPU, Sekretaris Perusahaan PT PGN Heri Yusup mnegatakan pihaknya masih berkoordinasi terkait dengan rencana sidang. Dia tidak mengiyakan dan tidak membantah apakah PGN telah menerima panggilan sidang pada awal 2017.

“Kami masih proses koordinasi, jadi belum dapat memberikan tanggapan terlebih dahulu,” katanya kepada Bisnis.

Sementara itu, Senior Vice President Media and Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Joddy Hernady membantah tuduhan KPPU. Dia menampik bahwa perusahaan memaksa calon pelanggan menggunakan IndiHome Triple Play.

Menurutnya, Telkom telah memperbaiki sistem dengan memberikan opsi lain kepada calon konsumen yang ingin berlangganan. “Tidak ada unsur paksaan. Kami selalu memberi opsi.”

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami