HukumLiputanNasional

Indonesia Masih Jauh Dari Hukum Laut

BTN iklan

BANDUNG/Lei – Sebagai negara dengan lautan lebih luas daripada daratan, Indonesia masih kekurangan ahli hukum laut dan tak punya peta laut topografi.

Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan, ahli hukum laut dan peta laut atau kemaritiman Indonesia sangat dibutuhkan saat ini untuk mengatasi berbagai masalah hukum kemaritiman di Indonesia.

“Luas laut kita 79%. Saya sadar bahwa kekuatan hukum laut kita masih terbatas. Kita tidak punya peta laut topografi. Akhirnya saya putuskan untuk memperkuat badan Pushidros (Pusat Hidrografi dan Oseanografi), ” katanya

Luhut Pandjaitan menuturkan, penjelasan dan analisa dari para ahli sangat dibutuhkan jika terjadi pelanggaran hukum di laut, polemik atau aturan kelautan. Termasuk apabila ada kecelakaan kapal di perairan Indonesia.

Oleh karena itu dia meminta Unpad memperkuat bidang hukum laut khususnya bidang bisnis hukum laut. Pasalnya potensi bisnis di laut Indonesia sekitar Rp1, 3 triliun, namun yang baru tergarap 8%-9% serta mengusulkan agar Pushidros dipimpin oleh perwira Angkatan Laut berbintang tiga untuk memperkuat badan ini demi mempercepat tercipatanya peta kemaritiman Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Luhut juga mengungkapkan pencapaian yang telah dihasilkan dari program tol laut. Menurutnya, tol laut bisa memelihara keseimbangan harga-harga sekitar 15%-20%.

“Kami membangun berdasarkan logistic base dengan menciptakan gudang logistik di 34 tempat,” paparnya.

Tingginya biaya pengolahaan dan belum lancarnya sarana kemaritiman khususnya di bidang transportasi kelautan menjadi salah satu faktor belum maksimalnya potensi yang bisa diperoleh.

bisnis.com

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami