Hainan, China, (24/3) – Pemerintah Indonesia membuka diri terhadap kerja sama tingkat kawasan internasional, khususnya di bidang perdagangan.
Sejumlah kerja sama telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan sejumlah kawasan, antara lain Trans-Pacific Partnership (TPP), China-Asean Free Trade Area (CAFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (R-CEP).
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keterbukaan Pemerintah terhadap kerja sama perdagangan dengan berbagai kawasan tersebut tidak dapat dihindari mengingat negara-negara lain juga telah mulai menjajaki kerja sama tersebut.
“Pada akhirnya kita tidak bisa menghindar dari globalisasi perdagangan yang lebih bebas, karena selama orang lain masuk tetapi kita tidak maka akan terjadi diskriminasi,” kata Wapres di Hainan, China, Kamis.
Diskriminasi atau perbedaan tersebut dapat menyebabkan pasar asing lebih memilih negara lain untuk kerja sama perdagangan mereka daripada Indonesia.
“Diskriminasi itu misalnya negara lain memberikan selisih (harga) 10 persen, maka mereka akan mencari yang lebih murah. Kalau begitu, yang terkena imbasnya adalah manufaktur, keterbatasan lapangan kerja, hingga akhirnya defisit,” jelasnya.
Dalam kerja sama Kemitraan Trans-Pacific (TPP), Wapres mencontohkan, jika Indonesia tidak tergabung dalam kerja sama tersebut sementara negara anggota Asean lainnya bergabung, maka pasar Indonesia bisa menjadi hanya sebagai pihak ketiga.
“Amerika itu sebagai pasar besar. Kalau kita tidak masuk, bisa-bisa yang terjadi kalau kita mau ekspor ke Amerika harus melalui Malaysia dan ada pos lagi,” katanya.
Wapres Kalla pun tidak memungkiri jika sering muncul pertanyaan mengenai banyaknya kerja sama perdagangan yang diikuti Pemerintah Indonesia.
“Tapi di situlah letak akibatnya kalau kita tidak masuk ke area itu, khususnya untuk pasar negara-negara besar,” ujarnya.
