Indonesia Perlu Pelopori Penataan Ulang Sistem Global – Legal Era Indonesia
Liputan

Indonesia Perlu Pelopori Penataan Ulang Sistem Global

keuangan, rupiah, dana, repatriasi, pajak, amnesti, uang, investasi

Jakarta, LEI/Antara – Indonesia perlu mempelopori penataan ulang terhadap sistem keuangan dan ekonomi global yang diwarnai banyak ketimpangan dari terindikasi terungkapnya “Panama Papers” tentang individu terkait perusahaan penghindar pajak di luar negeri.

“Sistem ekonomi harus segera dilakukan penataan ulang. Indonesia perlu mempelopori perubahan tata kelola keuangan global,” kata Program Manager International NGO for Indonesia Developmet (Infid) Khoirun Nikmah dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Khoirun Nikmah, tata kelola keuangan global yang perlu diubah antara lain terkait sistem perpajakan, serta penghentian rezim kerahasiaan data perpajakan dan perbankan.

Selain itu, ujar dia, perubahan tata kelola itu juga harus mencakup soal pertukaran informasi antarnegara dan penguatan hukum, administrasi dan kelembagaan perpajakan.

“Presiden Jokowi dapat menggunakan forum G-20 sebagai ruang untuk mendesakkan agenda-agenda tersebut,” katanya.

Ia juga menyatakan Presiden juga dapat mengusulkan pembentukan Badan Perpajakan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengungkapkan, potensi pajak yang menguap dari Indonesia karena praktik pelarian uang haram tiap tahun diprediksi jumlahnya hampir Rp200 triliun setiap tahunnya.

“Tingginya aliran uang haram dari Indonesia diakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kelompok kaya, superkaya dan korporasi, tingginya prevalensi korupsi pajak, praktik penggelapan dan penghindaran pajak dengan metode perekayaan keuangan yang rumit, rendahnya kinerja otoritas pajak Indonesia,” kata Dadang Trisasongko.

Sedangkan Koordinator Nasional LSM Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah mengungkapkan, di tengah rendahnya rasio pajak sektor pertambangan yang hanya mencapai 9,4 persen mengindikasikan masih maraknya praktik penghindaran dan pengemplangan pajak di sektor tersebut.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup DPP PKS Memed Sosiawan mengemukakan “Panama Papers” tidak dapat dijadikan sebagai landasan formal untuk melakukan pengusutan terhadap pihak-pihak terkait.

“Karena informasi tersebut didapatkan dengan cara mencuri dan menyadap serta meretas (‘hacking’), maka tentunya tidak bisa dijadikan landasan formal untuk mengusut pribadi-pribadi dan perusahaan yang tersebut di dalamnya oleh pemerintah masing-masing. Hanya bisa dijadikan sebatas sebagai sumber informasi saja,” kata Memed.

Memed mengingatkan kepada masyarakat agar menyadari bahwa di era teknologi informasi seperti sekarang ini, pemilik teknologi dan alat sadap yang paling canggih akan bisa meretas siapa saja, baik itu pribadi, perusahaan, maupun negara.

Selain itu, ujar dia, siapapun yang kuat dan maju juga dinilai dapat meretas siapa saja yang lemah dan terbelakang, tanpa diketahui dan tanpa disadari. “Ini yang harus menjadi kesadaran kita,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa “Panama Papers” adalah bocoran informasi yang berceritera tentang cara kerja “offshore company” (perusahaan maya) dan memberi gambaran tentang cara kerjanya kepada masyarakat dan pemerintah dunia, mengenai bagaimana uang haram ilegal dicuci menjadi uang legal.

iklan btn

To Top