Liputan

Industri Kemaritiman Indonesia Masih Mengabaikan Polusi laut

BTN iklan

Bali, LeI, 16/5 – Indonesia bersama Jepang dan Filipina menggelar Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) ke-20 di Perairan Benoa, Bali pada 16-17 Mei 2017. Latihan rutin dua tahunan penanggulangan polusi di wilayah perairan, khususnya minyak dan bahan kimia berbahaya beracun (B3).
Hal itu dilakukan guna mendorong perusahaan yang memiliki eksposur risiko pencemaran di laut, seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2013, kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jonggung Sitorus, dalam jumpa Pers usai menghadiri Kegiatan Marplex, di Benoa Bali, Selasa.
Ia mengatakan, hingga kini dari sekitar 1.000 perusahaan yang dimaksudkan dalam Permenhub 58/2013, baru sekitar 100 perusahaan yang mengimplementasikan ketentuan itu. “Dalam peraturan itu disebutkan, perusahaan perkapalan, perusahaan perminyakan, pengelola pelabuhan, dan perusahaan di sektor lain yang memiliki perairan sebagai wilayah kerjanya, wajib memiliki kesiapan untuk menanggulangai pencemaran di perairan, khususnya pencemaran minyak dan bahan kimia berbahaya beracun (B3)<” katanya.
Kesiapan itu meliputi ketersediaan peralatan penanggulangan minyak dan sumber daya manusia dengan standar yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO).
“Ya, sejauh ini belum semua perusahaan yang dimaksudkan dalam Permenhub 58/2013 memiliki kesiapan untuk penanggulangan tumpahan minyak. Karenanya, melalui event Marpolex ini, kami terus mendorong mereka untuk segera mengimplementasikannya. Karena menjaga kelestarian lingkungan hidup perairan sudah menjadi komitment global, termasuk bagi Pemerintah Indonesia,” kata Jonggung.
Jonggung menambahkan, untuk mengimplementasikan kesiapan penanggulangan polusi perairan, perusahaan-perusahaan tersebut tidak harus membeli peralatan penanggulangan tumpahan minyak (PPTM), tapi bisa juga menyewa atau menjadi anggota dari pusat penanggulangan tumpahan minyak seperti OSCT Indonesia. Terlebih dalam situasi ekonomi seperti saat ini, mana skema yang lebih ekonomis.
Hal senada juga dikemukakan Operational Manager Oil Spill Combat Team (OSCT) Indonesia, Yodi Satya. Dikatakan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran di wilayah perairan, diamanatkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 21 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, dan Permenhub No. 58/2013.
Jika sebuah perusahaan diketahui mengabaikan ketentuan tersebut, maka akan diberikan sanksi berupa teguran hingga tiga kali, hingga pencabutan izin operasi. “Yang sekarang dibutuhkan saat ini adalah penegakkan peraturan tersebut,” kata Yodi.
Dalam Regional Marpolex 2017 di Benoa Bali melibatkan sebanyak 24 kapal dari Indonesia, Filipina dan Jepang. Selain itu, juga digunakan sebuah oil skimmer terbesar di dunia, buatan Slickbar Indonesia yang mampu menyedot minyak sebanyak 500 ton per jam.

Wajib Mengasuransikan

Jonggung Sitorus pada kesempatan itu menambahkan, tidak ada salahnya jika Indonesia belajar dengan Singapura dalam menegakkan aturan tentang kewajiban perusahaan kapal pengangkutan barang jalur laut menyediakan jaminan Protection & Indemnity.
“Semua perusahaan kapal angkut yang masuk dan keluar Singapura, diwajibkan membayar premi asuransi P&I tentang kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Aturan itu diterapkan Singapura tanpa pandang bulu, sehinggga tak satu-pun kapal pengangkut barang yang tidak mengantongi premi,” kata Jonggung, seraya menambahkan, Pemerintah Indonesia seyogianya juga dapat menerapkan aturan itu.
Dalam kegiatan regional Marpolex 2017 juga menyebutkan, tahun silam ada kapal Tangker yang kandas di Selat Bangka Propinsi Babel. Waktu itu langsung saya perintahkan melakukan pengecekan apakah disekitar kandasnya kapal tersebut ada tumpahan minyak atau tidak. Meskipun belum ada tumpahan dan pencemaran lingkungan, saya langsung memeritahukan kepada perusahaan asuransi apakah melakukan protection and indenmnity (P&I).
Aturan itu sesungguhnya sudah ada didalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau pekerjaan di laut. Tetapi tidak semua perusahaan kapal angkut yang memenuhi kewajiban itu karena sanksinya kurang tegas. Itu sebanya KPLP akan terus konsisten untuk menegaggak aturan itu agar dapat mendorong perusahaan kapal penganut barang di laut membeli premi P&I itu, ia menegaskan.
Asuransi P&I (Protection & Indemnity) memberikan ganti rugi terhadap tuntutan pihak ketiga dalam hal terjadi kerugian yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal meliputi antara lain Collision Liability, jaminan risiko tabrakan kapal terhadap kapal lain, kargo yang dimuat ataupun terhadap benda-benda lainnya
dan Other Claims yakni klaim-klaim terkait kerusakan lingkungan akibat pencemaran atau polusi, seperti tumpahan minyak dan lain sebaginya.
Jonggung secara rinci juga menyampaikan tentang Marpolex 2017 yang diikuti oleh tiga negara anggota, Jepang, philipina dan Indonesia beserta dua negara observer, Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan, Peraturan Presiden No 109 tahun 2016 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Penaggulangan Tumpahan Minyak di Laut, terdiri dari tiga tahapan yakni tier 1 (tingkat lokal) dengan koordinator syahbandar pelabuhan setempat, kemudian tier 2 (tingkat daerah)) dengan koordinatoor syahbandar daerah dan tier 3 (tingkat nasiona) yang dikomandani oleh Dirjen Perhubungan Laut selaku Puskodalnas.
Ditingkat tier 3 itulah pemerintah baru dapat meminta bantuan internasional khususnya dari negara anggota Marpolex. Dengan begitu tumpahan minyak atau limbah minyak yang mungkin ada di perairan Indonesia akan segera dapat diatasi karena sumber daya SDM dan peralatannya sudah cukup mumpuni, yang dihasilkan oleh bangsa kita sendiri, seperti Giant Octopus Skimmer (alat penghisap tumpahan minyak) dari Slickbar Indonesia, katanya.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami