Hukum

Ini Alasan Setya Novanto Tak Banding Vonis 15 Tahun Penjara

BTN iklan

Jakarta, LEI – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan tidak melakukan banding atas vonis 15 tahun penjara untuk mendinginkan suasana. Dengan demikian putusannya berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan dia menjadi terpidana.

“Ini untuk menjernihkan suasana, suasana sosial yang sejak saya menjadi tersangka maka  memang sebaiknya saya cooling down dulu,” katanya di Jakarta, Kamis (3/5).

Karena telah menjadi terpidana, maka Setya Novanto mengaku siap dikirim ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat (Jabar), untuk menjalani hukuman 15 tahun penjara yang telah diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kemudian, Novanto juga mengaku akan melihat perkembangan para tersangka lainnya yang kini sedang diproses oleh KPK, antara lain Anang Sugiana Sudihardjo, Made Oka Masagung, dan Irvanto.

“Tentu nanti akan kita lihat perkembangan dan tentu akan terjadi tersangka-tersangka lain selain dari pada itu,” katanya.

Setya Novanto memutuskan tidak mengajukan banding setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga dan tim kuasa hukumnya. Ia memiliki waktu sepekan untuk menentukan sikap setelah putusannya dibacakan.

“Saya berkonsultasi dengan keluarga, anak, dan istri, dan juga penasihat hukum dan dengan pertimbangan yang tinggi, saya memang tidak banding meskipun saya mempunyai hak untuk banding dan juga ke MA (kasasi),” katanya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Setya Novanto 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar US$ 7,3 juta dikurangi sebesar Rp 5 milyar yang telah disetorkannya ke KPK, serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun terhitung sejak menjalani masa hukuman pidana.

Majelis menyatakan terdakwa Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum KPK.

Majelis menyataan Setya Novanto terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan ketua DPR RI dan ketua Fraksi Partai Golkar ini terbukti memperkaya diri sendiri sejumlah US$7,3 juta dan menerima jam tangan merk Richard Mille dengan cara menyalahgunakan wewenangan atau jabatannya. Kemudan, terbukti memperkaya orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 2,3 trilyun lebih.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close