Nasional

Ini Kata Tjahjo Kumolo Tentang Hari Korupsi Sedunia

BTN iklan

JAKARTA, Peringatan Hari Korupsi Sedunia pada 9 Desember nanti harus dijadikan momentum untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama.Hal tersebut dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (2/12).

Menurutnya, dalam hal memerangi korupsi, semua elemen bangsa harus ikut bergerak dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.Karena tanggung jawab melawan korupsi tak hanya ada di pundak aparat penegak hukum.

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentunya selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini dengan segala kewenangan yang kami miliki,” kata Tjahjo.

Tjahjo tidak pernah bosan untuk mengingatkan pejabat publik dan jajaran ASN akan era rawan korupsi yang harus diwaspadai meliputi perencanaan anggaran, hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan. “Tentu saja pencapaian saat ini harus terus ditingkatkan,” katanya.

Saat ini, lanjut Tjahjo, telah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini, adalah salah satu instrumen untuk memerangi korupsi, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di garda depannya.

Dirinya pun menilai dengan UU KPK yang baru ini, komisi anti rasuah yang sekarang dipimpin Komjen (Purn) Firli Bahuri menunjukkan performance yang semakin baik dalam konteks pencegahan dan penindakan korupsi.”Banyak kerja dari KPK saat ini yang layak diapresiasi,” ujarnya.

Setidaknya kinerja KPK saat ini, telah menjawab kritikan yang awalnya meragukan kerja komisi anti rasuah sekarang dengan adanya UU KPK yang baru. Kritikan itu dijawab langsung dengan kerja nyata. Penindakan kasus korupsi relatif tak tebang pilih. Siapa pun jika ditemukan bukti terlibat korupsi, akan ditindak. kata Tjahjo

“Saya pikir dengan UU baru ini, KPK semakin menemukan performance pemberantasan korupsi di bawah Ketua KPK Komjen Purnawirawan Firli. KPK menegakkan hukum sesuai UU yg berlaku, tidak tebang pilih,” katanya.

Komisi anti rasuah ini juga tetap tegas. Serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah dilakukan setidaknya jadi bukti bahwa KPK terus bekerja. Disamping terus mengintensifkan kerja pencegahan.

“OTT KPK jadi bukti lembaga ini tidak tebang pilih, sebagai bukti, OTT KPK terhadap menteri, pihak swasta, para kepala daerah, dan para pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentunya sebagai salah satu instrumen penindakan OTT harus ditingkatkan terus,” ujarnya.

Reformasi birokrasi yang kini terus dilakukan, menurutnya, tak hanya untuk membuat birokrasi menjadi lincah dan efektif. Tapi juga, untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sehingga, kerja birokrasi selain efektif, efisien tapi juga transparan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan zona integritas adalah beberapa dari sekian ikhtiar komitmen pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmennya untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Dalam kontek pembangunan zona integritas ini, kata Tjahjo, di tahun 2020, tercatat ada 763 unit kerja di instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat zona integritas. Dan, dari 763 unit tersebut, 681 unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Selain itu, dari 763 unit kerja yang mendapat predikat zona integritas, 82 unit diantaranya berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Aparatur negara di mana pun berada, khususnya para pejabat di Kementerian, Lembaga dan Pemda diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagaimana mencegah dan menekan praktik korupsi. Melawan dan memberantas korupsi di lingkungan birokrasi, bukan pekerjaan gampang. Tapi, ini pekerjaan yang harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten. Yang patut diapresiasi, kini tingkat kepatuhan terhadap strategi pencegahan korupsi kian membaik.

“Misalnya, strategi pencegahan korupsi dengan fokus percepatan pelaksanaan sistem merit. Aksi ini berjalan baik dengan nilai realisasi 80,50%. Sebagian besar kendala pelaksanaan aksi terjadi di tahun 2019 dan mulai berhasil diatasi di tahun kedua. Kendala utama untuk output penerapan sistem merit adalah karena KASN sebagai lembaga pengawas ASN memiliki keterbatasan SDM sehingga target percepatan penilaian mandiri penerapan sistem merit belum mencapai target ideal, terutama untuk pelaksanaan di kabupaten atau kota,” tuturnya.

Dari target 10% hanya tercapai 5% saja. Kendalanya yang juga terjadi untuk output manajemen data kepegawaian nasional yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Walaupun belum tercapai di seluruh instansi pusat dan daerah namun menurut BKN, kehadiran Stranas PK telah berhasil mendorong peningkatan komitmen Pemda untuk terlibat dalam upaya penataan data kepegawaian secara nasional.

Sementara untuk pembangunan Zona Integritas, pelaksanaan aksi ini berjalan sangat baik dengan nilai realisasi 92.37%. Namun demikian yang harus diperhatikan dari banyaknya capaian pelaksanaan ZI di instansi pemerintah yang mendapat predikat WBK/WBBM masih sedikit jumlahnya.

“Artinya pembangunan ZI yang terjadi masih pada level proses. Bahkan untuk kawasan pelabuhan masih terdapat kendala besar karena masing-masing proses bisnis di antara unit-unit layanan di sana berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi. Tentu saja hal ini berpotensi menciptakan prosedur yang masih panjang dan tidak transparan atau sulit terdeteksi praktik korupsinya,” kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Sedangkan untuk fokus penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kata Tjahjo,aksi ini berjalan sangat baik dengan nilai realisasi capaian 94.06%. Beberapa kemajuan signifikan telah berhasil dicapai karena adanya komitmen kuat dan kerja sama yang baik antara Kemendagri dan BPKP. Komitmen itu ditandai dengan dijadikannya isu penguatan APIP sebagai program prioritas yang harus diselesaikan sesuai target yang ditetapkan bersama Stranas PK.

“Namun, upaya untuk meningkatkan efektivitas dan independensi APIP masih tetap menjadi pertanyaan besar karena menyangkut kompetensi ASN dan terutama kultur birokrasi yang masih permisif. Sementara implementasi terkait pemenuhan jumlah APIP masih terkendala dengan kemampuan fiskal APBN dan proses penyesuaian kompetensi yang butuh waktu panjang,” katanya.

Pencapaian lainnya dalam fokus aksi penataan kelembagaan. Aksi ini, kata Tjahjo, berjalan sangat baik dengan nilai realisasi capaian 100%. Kemajuan penataan kelembagaan berhasil dicapai karena adanya komitmen kuat dan kerja sama baik yang di lingkup Kemendagri dan Kemenpan RB dan juga adanya kerja sama yang baik dengan daerah.

Sementara untuk aksi percepatan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari segi nilai capaian kuantitatif, aksi berjalan sangat baik dengan nilai realisasi 93.46%. Tapi diakuinya, masih terdapat beberapa output utama yang belum tercapai yakni terbitnya Perpres tentang Arsitektur SPBE. Selain itu, dibandingkan dengan aplikasi bersama manajemen kearsipan dan pengaduan pelayanan publik yang sudah ditetapkan pada Oktober 2020, aplikasi manajemen kepegawaian termasuk yang lambat kemajuannya.

“Kendalanya karena tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Begitu juga dengan penetapan Arsitektur SPBE belum tercapai,” ujarnya.

Pencapaian aksi Stranas PK yang capaiannya menggembirakan, kata Tjahjo, terkait dengan implementasi Strategi Pengawasan Keuangan Desa. Pelaksanaan aksi ini berjalan cukup baik dengan nilai realisasi 88.89%, walaupun di periode tahun 2019 mengalami banyak hambatan, terutama terkait pembangunan kanal-kanal pengaduan, salah satunya adalah aplikasi Siswaskeudes. Aplikasi Siswaskeudes yang sudah ada dan sudah pernah disosialisasikan dan uji coba, sementara ini dianggap belum berjalan efektif karena belum ada payung hukumnya.

“Oleh karenanya proses untuk mendorong ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan revisi peraturan di atasnya seperti Permendagri Nomor 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” katanya.

Capaian yang juga cukup baik, lanjut Tjahjo, terkait dengan Sistem Penanganan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Dari segi nilai capaian, pelaksanaan aksi ini berjalan sangat baik dengan nilai realisasi capaian 96.78%. Kemudian, impementasi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Online (SPDP Online). Dari segi nilai capaian, aksi ini berjalan sangat baik dengan nilai realisasi 98.50%. Berikutnya, penetapan Pedoman Penuntutan. Aksi ini berjalan cukup baik dengan nilai realisasi 90%.

“Program Stranas Pencegahan Korupsi ini harus lebih intensif disosialisasikan,” kata mantan Anggota DPR enam periode tersebut.

Selain itu, kata Tjahjo, Kemenpan RB bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga survei terpercaya juga rutin melaksanakan survei. Survei ini dilakukan untukmengetahui persepsi masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dan persepi anti korupsi. Komponen yang dilihat dalam survei kualitas pelayanan mencakup kejelasan informasi dan alur layanan, waktu dan biaya layanan, serta respon petugas dalam memberikan layanan.

“Sedangkan untuk survei anti korupsi mencakup praktik pungutan liar, percaloan, penerimaan imbalan di luar ketentuan, serta tindakan diskriminasi petugas dalam pemberian pelayanan,” ujarnya.

Hasil dari survei tersebut, kata Tjahjo,indeks Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 dalam skala 0-5 yakni menunjukkan indeks 3,54 untuk tingkat kementerian atau lembaga. Dan 3,50 untuk tingkat pemerintah provinsi. Serta 3,48 untuk tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk indeks persepsi anti korupsi, menunjukan indeks 3,68 untuk kementerian atau lembaga, 3,62 untuk pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota.

“Maka, berdasarkan survei tersebut masyarakat menganggap unit-unit pelayanan yang menjadi sampel pelaksanaan survei telah terdapat peningkatan kualitas pelayanan dan anti korupsi. Hal ini terlihat dari pelayanan yang semakin cepat,transparan, akuntabel, tidak berbelit-belit, tidak ada calo serta perilaku ASN-nya yang sudah tidak menawarkan jasa layanan di luar ketentuan,” ujarnya. (Sumber: Koran Jakarta)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami