Hukum

Ini yang Menimbulkan Polemik Aris Budiman dengan KPK

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Suhu internal KPK masih panas hingga kini, beberapa waktu yang lalu mendadak nama Brigadir Jenderal Aris Budiman yang sebagai Direktur Penyidikan KPK muncul ke permukaan media. Aris Budiman dianggap telah melanggar etika, tanpa persetujuan pimpinan KPK datang ke DPR sebagai saksi di depan Panitia Hak Angket 29 Agustus lalu.

Bermasalah  mengenai perekrutan penyidik

Aris Budiman pernah berpolemik sengit dengan mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Novel Baswedan. Novel melayangkan protes keras saat Aris meminta rekrutmen penyidik polisi berpangkat komisaris besar sebagai calon ketua satuan tugas penyidikan kasus-kasus korupsi di KPK.

Keinginan Aris yang dilontarkan awal 2017 tersebut ditolak lantaran dinilai tak sesuai dengan prosedur dan tak transparan. Posisi ketua satgas seharusnya dipegang penyidik senior atau yang telah lama bertugas di KPK.

“Enam bulan saya difitnah. Saya ingin melakukan koordinasi tapi kesulitan (di antara penyidik KPK),” kata Aris Budiman.

Diduga membocorkan penyidikan

Miryam S. Hariyani dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP, Desember 2016, menyebut nama Aris Budiman. Menurut Miryam, rencana pemanggilan dirinya oleh penyidik KPK telah bocor sebulan sebelum pemeriksaan, sehingga sejumlah anggota Komisi Hukum DPR sempat menawarkan bantuan untuk lepas dari jerat kasus e-KTP dengan syarat membayar Rp 2 miliar.

Mereka, kata Miryam, mengklaim dapat memastikan nama Miryam hilang dari penyidikan karena telah berkomunikasi dengan Aris Budiman dan enam pegawai KPK lainnya.

“Saya tidak kenal anggota DPR. Tidak pernah ada ketemu,” kata Aris Budiman.

Menolak Penetapan Tersangka Setya Novanto

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, Aris Budiman pernah menolak penetapan status tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus e-KTP dengan dalih belum ada bukti kuat adanya aliran dana. Pendapat Aris berlawanan dengan penuntut umum, yang justru menilai sudah ada dua alat bukti yang cukup tentang peran Setya.

Tapi Aris Budiman tetap mengirim nota gelar perkara kepada pimpinan yang isinya menerangkan bahwa penyidik tak punya bukti kuat tentang peran Setya.

Dianggap Membangkang

Kehadiran Aris Budiman dalam rapat panitia angket DPR berseberangan dengan sikap KPK, yang menilai pembentukan panitia itu cacat hukum. Penggunaan hak angket terhadap KPK saat ini masih disengketakan lewat uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di Mahkamah Konstitusi yang dilayangkan sejumlah pegawai KPK.

Dalam rapat panitia angket, Selasa, 29 Agustus 2017, Aris tak membantah adanya larangan bersaksi dari pimpinan KPK.

“Saya sudah laporkan akan datang. Saya tak bisa dilarang, karena ini kehormatan pribadi. Sepanjang karier saya, ini pertama kali saya bantah perintah pimpinan,” kata Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Komentar

  1. I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog.
    I really hope to see the same high-grade content by you later on as well.

    In truth, your creative writing abilities has
    motivated me to get my own, personal blog now 😉

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami