HukumPKPU

Intan Baruprana Finance Ubah Skema PKPU

BTN iklan

Jakarta, LEI,  Sejumlah kreditur separatis atau dengan jaminan meminta PT Intan Baruprana Finance Tbk. mengubah kembali skema pembayaran utang dalam proposal perdamaian pada masa perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Sejumlah kreditur separatis itu juga belum sepakat untuk memberikan suara terhadap rencana perdamaian perusahaan bersandi saham IBFN tersebut. Beberapa kreditur juga masih belum setuju dengan isi proposal perdamaian.

Itu sebabnya rapat kreditur beragendakan pemungutan suara yang seharusnya digelar Rabu (7/2), diundur menjadi Selasa pekan depan.

Hakim pengawas Kisworo mengatakan, voting akan digelar pada Selasa, 13 Februari. “Mengingat banyak yang belum bisa memberikan suara maka voting diundur, karena PKPU itu harus memberikan manfaat maksimal kepada semua pihak,” tutur dia, Rabu (7/2).

IBFN tercatat memiliki 10 kreditur separatis dan 44 kreditur konkuren. Berdasarkan pantauan Bisnis, tujuh dari 10 kreditur separatis belum memperoleh persetujuan komite kredit untuk memberikan suara pada voting.

Ketujuh bank itu adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., PT Bank BNI Syariah, PT Indonesia Eximbank, PT Bank MNC International Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD).

Sementara itu, tiga kreditur yang siap voting adalah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, PT Bank Mestika Dharma Tbk dan PT Statement Bank of India (SBI).

Perwakilan dari Bank Muamalat menyatakan, keberatan dengan jangka waktu pembayaran kepada kreditur separatis selama 15 tahun.

Menurut dia, skema tersebut terlalu panjang dibandingkan dengan formula pembayaran kepada kreditur konkuren selama 5 tahun.

Hal ini pun diamini oleh PT Statement Bank Of India. Perwakilan PT SBI menginginkan adanya perubahan struktur dan jangka waktu pembayaran apabila memungkinkan.

“Jika ada perubahan proposal, bisa menjadi bahan pertimbangan kami dalam memberikan suara ,” tuturnya dalam rapat kreditur, Rabu (7/2).

IBFN memiliki utang mencapai Rp1,73 triliun. Dari jumlah tersebut, kreditur separatis memegang tagihan Rp1,33 triliun. Para kreditur separatis memegang jaminan fidusia berupa aset dan Medium Term Notes (MTN). Sementara itu, Rp400 miliar sisanya merupakan tagihan kreditur konkuren.

Kuasa hukum PT Intan Baruprana Finance Tbk. Aji Wijaya dari kantor hukum Aji Wijaya & Co mengatakan, pihaknya meminta kreditur dengan jaminan atau separatis memaklumi skema pembayaran dengan jangka 15 tahun.

Menurut dia, skema tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Selain itu, kreditur separatis diminta tidak membandingkan dengan skema pembayaran terhadap kreditur konkuren (tanpa jaminan) yang dirancang selama 5 tahun.

“Kami memohon agar kreditur separatis ikhlas dibayar lebih panjang jangka waktunya. Belum lagi, separatis kan masih memegang jaminan,” ungkapnya dalam rapat kreditur, Rabu (7/2).

Aji menambahkan, kreditur konkuren merupakan pihak dengan piutang kecil dan modal terbatas. Artinya, konkuren secara finansial lebih tidak mampu dibandingkan dengan perbankan bermodal besar.

Oleh karena itu, pembayaran ke kreditur konkuren dipercepat jangka waktunya. Lagipula, IBFN juga meminta denda dan bunga dihapuskan sedangkan hal ini tidak berlaku untuk kreditur separatis.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close