HukumOpini

Integritas Anggota Parlemen Diuji

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Pekan ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR RI. Kali ini yang tertangkap berasal dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

KPK mengamankan enam orang dalam OTT yang dimulai Selasa (28/6) sekitar pukul 18.00 WIB dari empat lokasi yang terpisah. Dari enam orang tersebut, lima di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (29/6) mengungkapkan pihaknya mengamankan staf Putu berinisial NOP di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, bersama dengan suaminya yang berinisial MCH.

Pada Selasa (28/6) pukul 21.00 WIB, KPK kemudian mengamankan Putu di Kompleks DPR RI di Ulujami, Jakarta Selatan.

Pukul 23.00 WIB pada hari yang sama, KPK kemudian mengamankan seorang pengusaha berinisial YA bersama Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Disprasjaltarkim) Sumatera Barat Suprapto. Keduanya kemudian dibawa ke Polda Sumbar untuk interogasi, kemudian diterbangkan ke Jakarta Rabu (29/6) pagi.

KPK kemudian bergerak ke Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu, pukul 03.00 WIB, untuk mengamankan SHM (orang kepercayaan YA) dan kemudian dibawa ke Jakarta.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait rencana pembangunan 12 proyek ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat.

Penangkapan Putu oleh KPK ini menambah sejumlah anggota DPR RI periode 2014-2019 lainnya yang telah menghadapi masalah hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

Sebelum penahanan Putu yang berasal dari Daerah Pemilihan Bali, anggota Komisi V dari Partai Amanat Nasional Andi Taufan Tito juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi sebuah proyek di Maluku.

Sebelum Putu dan Andi, ada lima anggota DPR RI lainnya yang menghadapi masalah hukum terkait tindak pidana korupsi.

Dari catatan Antara, lima anggota DPR RI yang harus menghadapi proses hukum dalam kasus korupsi itu adalah Adriansyah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada April 2015 , Patrice Rio Capella (Nasdem) yang menjadi tersangka dan kemudian menjalani proses peradilan untuk kasus suap.

Dari Fraksi Hanura, Dewi Yasin Limpo juga ditangkap oleh KPK atas kasus suap pada Oktober 2015.

Beberapa bulan kemudian giliran Damayanti Wisnu Putrianti yang dari Komisi V, lagi-lagi dengan kasus suap .

Kasus Damayanti ini kemudian juga menyeret keterlibatan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Budi Supriyanto.

Ujian bagi Integritas Menjadi anggota DPR RI bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk bisa melaju ke Senayan harus memenuhi jumlah suara yang menjadi batas elektabilitas untuk meraih kursi di parlemen.

Dibutuhkan ribuan masyarakat yang memilih untuk menjadikan satu orang anggota DPR RI bisa dilantik menjadi wakil rakyat.

Pada Pemilu 2014, ambang batas parlemen yang harus dicapai adalah 3,5 persen.

Menurut anggota KPU Hadar Nafis Gumay dalam sejumlah kesempatan kepada media, besaran angka ambang batas perolehan suara dihitung dengan cara suara sah nasional partai politik seluruh dapil dikali dengan ambang batas. Misalkan, suara sah 457.000 dikali 3,5 persen, hasilnya, 15.995 adalah ambang batas.

Sebagaimana yang telah diketahui, pada Pemilu 2014 terdapat 10 partai yang berhak mendapatkan kursi di parlemen. Misalkan, Partai Persatuan Pembangunan yang hanya memperoleh 6,53 persen suara artinya dipilih oleh 8.157.488 orang dari seluruh Indonesia.

Partai lain yang perolehan suaranya lebih besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra dan PKB tentunya jumlah masyarakat yang memilihnya pun lebih banyak.

Ketika masyarakat sudah memilih dengan memberikan suaranya maka kepercayaan masyarakat yang menjadi amanat bagi partai maupun anggota parlemen yang mewakili konstituennya.

Ketua DPR RI Ade Komaruddin dalam sejumlah kesempatan menegaskan target kerja DPR RI periode 2014-2019 selain memastikan pengawasan kinerja pemerintah juga memastikan dirampungkannya undang-undang sesuai dengan program legislasi nasional.

Akom, demikian Ade biasa dipanggil, juga menegaskan perlunya peningkatan kinerja anggota parlemen sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UIA) Ujang Komarudin menilai DPR kembali tercoreng dan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat dengan tertangkapnya I Putu Sudiartana dalam operasi tangkap tangan KPK.

Ujang menyarankan agar masing-masing pimpinan fraksi di DPR mengingatkan anggotanya untuk tidak terlibat korupsi. Menurutnya, yang memiliki kewenangan langsung itu adalah pimpinan fraksi. Mereka yang bisa mengatur anggotanya. Sudah menjadi kewajiban setiap pimpinan fraksi di DPR untuk mengingatkan anggotanya agar tidak terlibat dalam Korupsi.

Sebagaimana lembaga tinggi negara lainnya, DPR menjadi salah satu harapan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan.

Dengan harapan yang besar itu, maka sudah seharusnya masing-masing anggota parlemen memiliki integritas dan menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat yang sudah mengantarkan mereka menduduki kursi di DPR RI.

Kepercayaan itu harus dibalas dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI dan juga sikap dan pola kerja yang bersih serta transparan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

4 Comments

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami