Ekonomi

IPB: Perlu ditingkatkan Pengawasan Penggunaan Alat Tangkap Ikan

BTN iklan
    Bogor, Lei, Ant  9/5  – Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Nimmi Zulbainarni mengungkapkan peraturan penggunaan alat tangkap ikan sudah pernah ada, hanya saja dalam pelaksanaan kurang pengawasan seperti dalam penggunaan cantrang.

“Jika penggunaan cantrang salah maka yang diperlukan tindakan tegas,” kata pengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB itu di Bogor, Selasa.

Ia menyebutkan cara penggunaan cantrang sesungguhnya bukan diseret di dasar perairan tapi ditarik di kolam air atau di tengah laut.

Nimmi menyebutkan sering kali peraturan penggunaan alat tangkap yang ada tidak di ‘update’ sehingga peraturan yang ada saat ini tahunnya sudah kedaluwarsa.

Ia mencontohkan alat tangkap pukat hela atau tarik tidak akan digunakan di dasar perairan yang berkarang karena jenis alat tangkap itu digunakan di dasar perairan yang berlumpur atau berpasir.

Menurut dia, jika dikaitkan dengan isu tidak ramah lingkungannya alat tangkap tersebut, maka hal ini lebih kepada pelanggaran dalam operasional penangkapannya dan alat tangkap itu bisa ramah lingkungan jika mengikuti peraturan yang ada.

“Ukuran mata jaring diatur, wilayah penangkapannya diatur, dan jumlahnya juga dikendalikan,” katanya.

Nimmi yang juga Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) menjelaskan Indonesia adalah negara tropis yang sumberdaya perikanannya bersifat gabungan atau multispesies bahkan multigear.

Multispesies, lanjutnya, berarti satu alat tangkap bisa menangkap beberapa spesies sedangkan multigear satu spesies ikan bisa ditangkap oleh beberapa alat tangkap. Oleh karena itu dalam kegiatan penangkapan ikan di Indonesia pasti akan menangkap beberapa spesies ikan dengan menggunakan alat tangkap apa saja.

Ia menjelaskan perihal ikan yang tertangkap dikatakan belum matang gonad dapat terjadi bila penggunaan alat tangkap dalam operasionalnya tidak diawasi dengan baik.

“Besar kecil ikan yang ditangkap tergantung ukuran mata jaring yang digunakan,” katanya.

Nimmi menekankan pengawasan penggunaan alat tangkap perlu ditingkatkan. Oleh karena sifat sumberdaya perikanan yang multispesies maka seyogyanya kebijakan yang dibuat di Indonesia juga dibuat multispesies.

Akan tetapi hal ini belum terjadi karena kebijakan yang dibuat menggunakan pendekatan spesies tunggal atau ikan dominan yang ditangkap baik dari sisi volume maupun harga.

Ia mengatakan pencatatan hanya dilakukan pada spesies dominan yang tertangkap dan menganggap bahwa ikan lainnya dibuang karena dianggap hasil tangkap sampingan.

Kenyataan di lapangan ikan-ikan tangkapan sampingan itulah yang dijual umumnya sebagai bahan baku industri perikanan. Ikan tersebut dijual dalam keranjang dengan jenis ikan yang beragam.

“Degradasi sumberdaya tidak hanya akan terjadi bila menggunakan alat tangkap cantrang. Penggunaan alat tangkap lainnya juga akan menimbulkan degradasi sumberdaya bila jumlah yang digunakan tidak dapat dikendalikan,” katanya.

Nimmi menambahkan saat ini penggunaan alat tangkap sama untuk semua perairan Indonesia padahal di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia memiliki karakteristik perairan yang berbeda dan jenis ikan yang berbeda pula.

“Seyogyanya alat tangkap yang digunakan pun tidak bisa dibuat homogen,” katanya.


Kategori Umum

Index by Date

 

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami