Hukum

Irman Hormati Putusan Hakim Soal Pencabutan Hak Politik

BTN iklan

Jakarta, LEI – Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman, menghormati putusan majelis hakim yang mencabut hak politiknya selama 3 tahun setelah menjalani hukuman pokok, yakni penjara selama 4,5 tahun karena terbukti menerima suap sejumlah Rp 100 juta.

“Ya ini sudah putusan, kita hormati saja, ya,” kata Irman usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/2). Menurutnya, vonis tersebut tidak sesuai prediksi dan sangat berat.

Maqdir Ismail, kuasa hukum terdakwa Irman, mengatakan, majelis hakim sudah memutuskan mencabut hak politik kliennya, meski tim kuasa hukum tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena hak memilih dan dipilih bukan pemberian dari pemerintah.

“Pencabutan hak politik ini hakim sudah memutuskan, meskipun kami di dalam pembelaan tidak setuju dengan pencabutan hak politik. Sebab, dari ketentuan UU itu hak yang bisa dicabut itu adalah hak-hak tertentu yang bisa diberikan pemerintah, dan hak politik itu bukan hak yang bisa diberikan pemerintah. Itu prinsip dasarnya,” tandas Maqdir.

Soal putusan, menurut Madir, majelis menyatakan Irman memengaruhi Direktur Utama (Dirut) PT Bulog, Djarot Kusumayakti, agar menyalurkan gula impor kepada CV Semesta Berjaya untuk didistribuiskan di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

“Terhadap (pasal) 12 huruf b ini hakim mempertimbangkan itu terbukti, menerima uang dan dianggap mempengaruhi kabulog, itu menurut pendapat majelis. Sementara kami mengatakan tidak ada kegiatan pak Irman yang memengaruhi pak Djarot dengan menyalahi kewenangannya,” katanya.

Karena itu, Maqdir menilai putusan terhadap kliennya merupakan hukuman yang perlu dipikirkan lagi karena ancaman dari Pasal 12 b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah paling ringan 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Terdakwa Irman dan tim kuasa hukumnya belum menentukan sipak atas vonis ini. Mereka akan menggunakan waktu selama sepekan untuk memutuskan apakah menerima atau akan mengajukan banding. Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan sikap yang sama.

“Kita lihat ke depan seperti apa, karena ancaman hukuman Pasal 12 b, minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan kalau dilihat dari ancaman terendahnya sudah cukup rendah,” ujar Maqdir.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami