Hukum

Jaksa Bebaskan Ahok dari Ancaman 5 Tahun Penjara

BTN iklan

Jakarta/LEI – Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara membebaskan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari ancaman 5 tahun penjara karena pernyataan tentang Al Maidah 51 tidak tepat dijerat dengan Pasal 156a KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

“Mengingat kesengajaan dalam Pasal 156a KUHP adalah dengan maksud memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian pada Pasal 156a KUHP tidak tepat untuk diterapkan dalam kasus aquo,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (20/4/2012).

Menurut hakim, terdakwa Ahok terbukti melanggar dakwaan altenatif kedua, yakni Pasal 156 KUHP, karena niat tentang ucapan mengenai Al Maidah 51 itu ditujukan kepada orang, yakni elit politik dalam konteks pilkada.

“Oleh karena terhadap fakta perbuatan terdakwa tidak tepat diterapkan ketentuan Pasal 156a KUHP, baik ditinjau dari struktur bahasa, termasuk makna kalimat maupun teori kesengajaan dalam ilmu hukum pidana, maka dalam uraian berikut akan dibuktikan uraian dakwaan alternatif kedua,” katanya.

Jaksa menyimpulkan demikian setelah melakukan analisis bukan hanya berdasarkan Pasal 156a KUHP, tapi juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Menurut jaksa, huruf a Pasal 156 itu mengatur adanya perbuatan memusuhi atau menghina agama. Sedangkan Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS, harus dipenuhi syarat yang ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama. Jaksa juga memasukkan teori kesadaran dalam melakukan analisis yuridisnya.

Jaksa menyimpulkan, ada rasa kekecewaan terdakwa Ahok kepada oknum elite politik di Indonesia terkait pilkada. Namun terdakwa tidak berniat untuk memusuhi agama.

Jaksa menilia terdakwa Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan meminta majelis menghukum Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun.

“Kami jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap Basuki Tjahaja Purnama dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun,” kata Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono.

“Terakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagama diatur Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua,” kata Ali.

Menurut jaksa, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa Ahok, sehingga yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana.

“Tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan terdakwa, maka terdapkwa harus pertanggungjawabkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana,” ujar Ali.

Sebelum menyampaikan tuntutan, Ali mengemukakan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa Ahok. Adapun hal-hal memberatkan, yakni perbuatan terdakwa Ahok menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat menimbulkan kesalahpahaman antargolongan rakyat Indonesia.

Sedangkan untuk hal-hal meringankannya, terdakwa Ahok telah mengikuti proses hukum perkara ini secara baik, berlaku sopan di persidangan, telah turut andil dalam proses pembangunan, khususnya dalam memajukan Kota Jakarta.

“Terdakwa mengaku telah mengubah sikapnya sehingga lebih humanis. Timbulnya keresahan di masyarakat tidak lepasnya dari unggahan oleh orang yang benama Buni Yani,” kata Ali.

Dalam perkara ini, jaksa menjerat Ahok dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 156 a Ayat 1 KUHP atau Pasal 156 KUHP. Adapun ancaman dalam Pasal 156 a ayat 1 KUHP, yakni pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Sedangkan Pasal 156 KUHP, ancaman hukumannya paling lama empat tahun penjara.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami