Hukum

Jaksa Dakwa Patrialis Terima Suap dari Bos Daging

BTN iklan

Jakarta, LEI – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar didakwa menerima suap dari bos perusahaan importir daging Basuki Hariman dan NG Fenny melalui Kamaludin.

Jaksa Penutut Umum KPK, Lie Setiawan, membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (13/6/2017), menyebutkan, Patrialis menerima suap US$ 70,000, Rp 4 juta, dan janji Rp 2 milyar.

Uang tersebut untuk mempengaruhi putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi Undang-Undang (UU) Nomor 41 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD Tahun 1945.

“Terdakwa menerima hadiah dan janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili,” ujar Lie.

Suap yang diberikan kepada Patrialis Akbar berawal saat Basuki Hariman selaku pemilik PT Impexindo Pratama, PT Cahaya Timur Utama, PT Cahaya Sakti Utama, dan CV Sumber Laut Perkasa bersama anak buahnya NG Fenny meminta bantuan kepada Kamaludin. Menurut pengetahuan Basuki dan NG Fenny, Kamaludin mengenal dekat salah satu hakim MK.

Permintaan bantuan tersebut guna mempercepat dikeluarkannya putusan permohonan uji materi yang diajukan oleh enam pemohon, Teguh Boediyana, Mangku Sitepu, Dedi Setiadi, Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, Muthowif dan H Rachmat Pambudy. Tujuannya agar permohonan tersebut dikabulkan.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka impor daging kerbau dari India dihentikan. Sebab, pemerintah telah menugaskan Bulog untuk mengimpor dan mengelola daging kerbau dari India dan akan berdampak pada ketersediaan daging tersebut lebih banyak dan membuat harga semakin murah.

“Akibat kondisi tersebut, permintaan terhadap daging sapi yang biasanya diimpor oleh terdakwa dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menurun,” kata Lie.

Atas perbuatan tersebut, jaksa mendakwa Patrialis melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami