Hukum

Jaksa: Kesaksian Tim Teknis Kuatkan ”Hongkytongky” dalam Lelang e-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kesaksian tim teknis yang dihadirkan dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (13/4), menguatkan adanya kongkalikong atau hongkytongky dalam pengadaan atau lelang proyek e-KTP.

Jaksa Penuntut Umum KPK, Irene Putrie, mengatakan, keterangan para saksi dari tim teknis pengadaan e-KTP di Kemendagri yang berasal dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu menunjukkan adanya pengaturan untuk meloloskan Konsorsium Perum Percetakan Negera Republik Indonesia (PNRI) dan Astragraphia serta Mega Global Jaya Grafia Cipta.

“Kesaksian penting dari tim teknis ini, adalah tiga konsorsium itu ada syarat mandatori wajib yang kemudian pada proof of concept [POC], itu mereka tidak lolos,” katanya.

Tapi, lanjut Irene, terdakwa Irman dan ketua panitia pengadaan malah tetap melanjutkan pengadaan atau lelangnya. “Jadi harusnya pada saat itu sudah gugur berdasarkan persyaratannya. Kemudian itulah yang kita gali, ada apa,” ujarnya.

Selain penyelewengan di atas, dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, terungkap bahwa harusnya Konsorsium PNRI dan Astagraphia sudah digugurkan sebelum masuk tahap POC karena tidak melampirkan ISO 9001 dan ISO 14001 dalam dokumen penawarannya.

Selain itu, untuk menyusun spesifikasi teknis dalam pengadaan ini, sudah direncanakan sejak awal dengan adanya sejumlah pertemuan di ruko Fatmawati sebagaimana diakui oleh tim teknis.

“Semua tim teknis bahwa mereka terlibat untuk bertemu du ruko Fatmawati dan mereka mengakui bahwa mereka bertemu dengan prinsipal-prinsipal, hanya beberapa prinsipal yang kemudian menjadi bagian dari peserta lelang,” katanya.

Dari penyusunan spesifikasi itu mengarah kepada produk-produk dari rekenan yang terbagung dalam Konsorsium PNRI. “Ada produk-prouduk mereka yang dipakai, misalnya L-1, kemudian Oracle untuk data base, kemudian HP untuk hardware itu diakui sama mereka,” katanya.

Adapun saksi-saksi yang dihadirkan dari tim teknis yang merupakan PNS di BPPT, adalah Gembong Satrio Wibowanto, Tri Sampurno, Arief Sartono, dan Dwidharma Priyasta.

  1. Sumbet:

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twelve − two =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami