Hukum

Jaksa: Pencabutan Banding atas Vonis Ahok Bukan Karena Intervensi

BTN iklan

Jakarta, LEI – Kejaksaan menyatakan keputusan mencabut permohonan banding jaksa terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas vonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bukan karena adanya intervensi.

“Nggak ada (intervensi),” kata Ali Mukartono, Koordinator Jaksa Penuntut Umum Perkara Terdakwa Ahok di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Selain alasan karena Ahok telah mencabut permohonan banding dan menyatakan menerima vonis 2 tahun penjara, lanjut Ali, jaksa memutuskan mencabut permohonan banding demi kemanfaatan umum.

Soal kenapa jaksa tidak tetap pada argumen soal perbedaan penerapan pasal dengan hakim, menurut Ali, itu sudah bukan permasalahan lagi karena Ahok sudah mencabut banding dan menerima putusan.

Jaksa mengajukan banding untuk mengimbangi Ahok. “Nanti kalau misalnya putusannya merugikan ke jaksa, kalau jaksa nggak banding, nggak bisa kasasi. Makanya ketika dia banding, kita banding supaya nggak kehilangan hak asasi, makanya ketika dicabut ya sudah,” ujarnya.

Pencabutan permohonan atas banding yang sudah diajukan itu bukan satu hal terlarang, karena
Pasal 235 KUHAP mengaturnya. “Pokonya berdasarkan Pasal 235 KUHAP, sebelum diputus boleh dicabut,” katanya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto memvonis Ahok 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum, yakni melanggar Pasal 156a KUHP.

Sementara jaksa penuntut umum Kejari Jakut awalnya menuntut Ahok dihukum 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun. Jaksa menilai Ahok terbukti melanggar Pasal 156 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close