HEADLINESHukumMahkamah Agung

Jaksa Pinangki bakal disidang Secepatnya, dinilai terburu buru oleh MAKI

BTN iklan

LEI, Jakarta- Fakta baru Kasus dugaan suap dan pencucian uang Jaksa Pinangki Sirna Malasari tak lama lagi bakal disidang. Pengadilan Tipikor Jakarta telah menetapkan tanggal sidang perdana pada 23 September. Tercatat, Kejagung hanya butuh waktu sekitar 1 bulan untuk menyidik hingga melimpahkan dakwaan Jaksa Pinangki ke pengadilan. Kejagung menetapkan Pinangki sebagai tersangka pada 11 Agustus, hingga dakwaan diserahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 17 September.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai ada kejanggalan dari terburu-burunya Kejagung melimpahkan kasus Pinangki untuk disidang.


Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menduga Kejagung buru-buru menyidangkan Jaksa Pinangki untuk menutupi peran pihak-pihak lain yang diduga terlibat, selain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui sejauh ini Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka yakni Jaksa Pinangki, Djoko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya.
“Saya menduga ada kejanggalan karena nampak buru-buru itu menutupi pihak-pihak lain,” ujar Boyamin di Gedung Merah Putih KPK.
Boyamin menilai pihak-pihak yang diduga berupaya ditutupi Kejagung memiliki jabatan yang lebih tinggi. Alhasil kasus ini berhenti di Jaksa Pinangki saja.
“(Menutupi) yang bisa lebih besar dan lebih tinggi jabatannya. Jadi pelimpahan ini nampaknya untuk lokalisir di Pinangki saja,” kata Boyamin.
Padahal, Boyamin menyebut terdapat sejumlah pihak yang diduga ikut terlibat di kasus Pinangki. Ia pun telah menyerahkan beberapa dokumen yang diduga terkait kasus ini kepada KPK untuk ditelusuri.
Beberapa dokumen itu terdapat inisial sejumlah pihak seperti JA, T, DK, HA, BR, S, T1, T2, dan AV. Kemudian kode ‘Bapakku-Bapakmu’ serta ‘King Maker’.
Sehingga Boyamin berharap, KPK bisa membuka penyelidikan baru untuk mengusut pihak-pihak yang belum ditangani Kejagung dan Polri.
“KPK tidak boleh jadi penonton lagi, ikut menangani, ikut tanggung jawab ke negara atas kewenangannya. Kalau saya ya sudah jauh lagi lakukan penyelidikan sendiri atas dugaan pihak lain ini yang belum ditangani Bareskrim dan Kejaksaan,” ucapnya.
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, sebelumnya menyatakan laporan MAKI tersebut bakal dipelajari, termasuk soal sejumlah inisial seperti ‘JA’, kode-kode, dan istilah ‘King Maker’. Sehingga nantinya diketahui apakah ada dugaan pihak yang terlibat namun belum diusut Kejagung dan Polri.

“Aparat penegak hukum hukum dalam pemberantasan korupsi, termasuk KPK, tentu saja berkewajiban untuk mempelajari dan menelaah segala sesuatu yang diberikan sebagai informasi oleh masyarakat tersebut,” kata Nawawi.
Nawawi menyatakan, apabila setelah laporan masyarakat ditelaah ditemukan dugaan keterlibatan pihak lain yang belum diusut Kejagung dan Polri, KPK bakal langsung menanganinya.
“Jadi yang bisa ditangani adalah terhadap pihak-pihak lain yang diduga dan memiliki bukti-bukti keterlibatan dengan perkara tersebut tapi tidak ditindaklanjuti oleh instansi-instansi tersebut,” tegasnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan pencucian yang menjerat Jaksa Pinangki ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (17/9). Dengan demikian, tak lama lagi Jaksa Pinangki segera disidang.
Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, menyatakan dalam berkas perkara tersebut, Pinangki didakwa dengan dakwaan kumulatif.
“Yaitu tindak pidana korupsi dan dakwaan tindak pidana pencucian uang,” ujar Hari dalam keterangannya pada Kamis (17/9).
Hari pun menjelaskan dugaan suap dan pencucian uang yang menjerat Jaksa Pinangki.
Ia menyebut kasus Pinangki bermula pada November 2019. Saat itu Pinangki bersama Anita Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Djoko Tjandra yang masih buron di The Exchange 106 Lingkaran TrX, Kuala Lumpur, Malaysia.

Djoko Tjandra ditangkap dan dikawal ketat
Djoko Tjandra ditangkap dan dikawal ketat

“Saat itu, Djoko Soegiarto Tjandra setuju meminta terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking untuk membantu pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung,” kata Hari.
Kemudian, Djoko Tjandra meminta adik iparnya di Jakarta bernama Herriyadi Angga Kusuma (almarhum), untuk memberikan uang kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu yang merupakan DP 50 persen dari kesepakatan USD 1 juta.
“Selanjutnya Andi Irfan Jaya memberikan uang sebesar USD 500.000 USD tersebut kepada terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Kemudian dari uang USD 500.000 tersebut, terdakwa Pinangki Sirna Malasari memberikan sebagian kepada Anita Kolopaking yaitu sebesar USD 50.000 USD sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum. Sedangkan sisanya sebesar USD 450.000 masih dalam penguasaan terdakwa Pinangki Sirna Malasari,” jelas Hari.
Namun rupaya rencana pengurusan fatwa yang tertuang dalam ‘Action Plan’ tidak ada satu pun yang terlaksana. Sehingga Djoko Tjandra pada Desember 2019 membatalkan Action Plan.
“Dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari Action Pland dengan tulisan tangan ‘No’,” ucap Hari.
Meski rencana fatwa batal, Pinangki diduga tetap menikmati USD 450 ribu yang berasal dari Djoko Tjandra. Ia kemudian diduga meminta sopirnya, Sugiarto dan Beni Sastrawan, untuk menukarkan uang tersebut melalui valas.
“Dari hasil penukaran valas tersebut, terdakwa Pinangki Sirna Malasari melakukan pembelian mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika, pembayaran sewa apartemen/hotel di New York, AS, pembayaran dokter home care, pembayaran kartu kredit, dan transaksi lain untuk kepentingan pribadi terdakwa, serta pembayaran sewa apartemen Essence Darmawangsa dan apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai USD,” kata Hari.
Hari menyatakan perbuatan Pinangki termasuk korupsi dan pencucian uang. Sehingga dengan demikian, Pinangki dijerat 3 dakwaan. Pertama, ia didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kedua Pinangki dijerat Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terakhir, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 15 Jo. Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP.

Kontributor : Dwitya Yonathan
Sumber : Kumparan

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami