Hukum

Jaksa: Tak Ada Ahok di Dakwaan e-KTP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tidak ada nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto dalam kasus korupsi e-KTP yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/3).

“[Dari 33 nama anggota Komisi II itu] setahu saya, namanya tidak ada yah,” kata Irene Putri, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum KPK perkara korupsi e-KTP, usai sidang.

Sedangkan saat wartawan menanyakan, kenapa merinci nama 37 anggota Komisi II DPR lainnya yang disebut menerima dana, Putrie mengatakan, dakwaan ini untuk Irman dan Sugiharto, bukan untuk pihak Komisi II DPR.

“Karena dakwaan kita kan bukan Komisi II, dakwaan kita ini kan Irman dan Sugiharto. Dakwaan kita bukan ke orang-orang yang terima itu tadi. Dakwaan kita fokus kedua orang ini,” ujarnya.

Setidaknya ada 26 anggota DPR periode 2009-2014 yang disebut dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Sebanyak 13 di antaranya berasal dari Komisi II DPR RI, yakni Taufik Effendi, Khatibul Umam Wiranu‬, Ganjar Pranowo dan Arief Wibowo.

Kemudian, Yasonna H Laoly‬, Chairuman Harahap, Mustoko Weni, Agun Gunandjar Sudarsa, Teguh Djuwarno‬, Miryam S Haryani, Djamal Aziz‬, Nu’man Abdul Hakim‬, dan Abdul Malik Haramain.

Namun demikian, jaksa juga menyebut anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 lainnya menikmati atau diperkaya alias diuntungkan oleh kedua terdakwa dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun tersebut.

Kuasa hukum terdakwa Irman dan Sugiharto, Susilo Ariwobo, mengaku tidak mengetahui apakah Ahok masuk dalam anggota Komisi II DPR lainnya yang disebut menerima uang atau tidak.

Susilo mengaku tidak mengetahui soal Ahok dalam perkara ini, karena belum membaca seluruh berkas perkara kedua kliennya. “Berkasnya banyak banget, ada satu meter (tingginya),” kata dia.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

7 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami