Hukum

Jaksa Tuntut Mantan Auditor BPK Dihukum 15 Tahun Penjara

BTN iklan

Jakarta, LEI – Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana berupa penjara selama 15 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Haeruddin, Jaksa Penuntut Umum KPK, membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (12/2/2018).

Selain itu, jaksa penuntut umum KPK juga menuntut terdakwa Rochmadi membayar uang pengganti sejumlah Rp 200 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar sebulan setelah putusan berkekuatan hukam tetap (inkracht), maka harta berdanya disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

Sedangkan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 200 juta, maka terdakwa Rochmadi harus menjalani hukuman kurungan selama 1 tahun.

Jaksa menuntut terdakwa Rochmadi setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan yakni perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, terdakwa juga menyalahgunakan kewenangan, melibatkan bawahan, untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain, memanfaatkan jabatan, tidak mengakui perbuatannya, serta tida berterus terang.

Adapun hal meringankan yang menjadi peritmbangan tim jaksa penuntut umum KPK, yakni terdakwa Rochmadi berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dijatuhi hukuman penjara.

Tim jaksa penuntut umum KPK mengajukan tuntutan tersebut karena menilai terdakwa Rochmadi secara sah dan meyakinkan terbukti bersaalah menerima suap Rp 240 juta dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Suap tersebut agar terdakwa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Selain itu, jaksa penuntut umum KPK juga menilai terdakwa Rochmadi terbukti menerima gratifkasi sejumlah Rp 1,7 milyar serta terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Menurut jaksa penuntut umum KPK, perbuatan terdakwa Rochmadi menerima suap dan gratikasi itu terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1).

Sedangkan untuk tindak pencucian uang, terdakwa Rochmadi dinilai terbukti melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami