Opini

Jangan Ada Miss-Koordinasi dan Miss-Komunikasi Antar Pembantu Presiden Demi Jaga Stabilitas Nasional

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Pernyataan Panglima TNI mengenai adanya upaya mendatangkan 5000 senjata api oleh institusi non militer telah menimbulkan polemik seperti yang diberitakan oleh berbagai media cetak maupun media elektronik.

Saat ini polemik tersebut mulai mereda setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan konferensi pers dan menyatakan adanya komunikasi yang belum tuntas antara Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN terkait rencana pengadaan senjata tersebut.

Jika ditelisik dengan pikiran yang jernih tanpa diembel-embeli kepentingan apapun, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan muatan pernyataan Panglima TNI. Apalagi pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan internal TNI yang melibatkan para purnawirawan.

Jadi sangat tergantung dari sisi mana kita menilai  pernyataan tersebut. Jika melihatnya dari sisi keamanan nasional, pernyataan Panglima TNI itu adalah warning dan wajar  saja dalam upaya menjaga stabilitas nasional. Sebaliknya apabila  menilainya dari sisi kepentingan tertentu, maka pernyataan tersebut dapat saja dimaknai dan ditafsirkan bermacam-macam sesuai kepentingan pihak yang memaknai dan menafsirkannya.

Padahal kebiasaan kita menilai sesuatu secara gegabah dan emosional tanpa bukti yang akurat, justru akan memperkeruh persoalan dan berpotensi menggerus sendi-sendi persatuan.

Memosisikan Panglima TNI sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas polemik yang terjadi tidaklah tepat. Baca dan pahami dulu muatan pernyataannya bagi kepentingan stabilitas nasional yang lebih besar, bukan untuk diviralkan atau dipolitisir.

Kebiasaan kita berasumsi dan berandai-andai dalam melihat dan menilai suatu hal tertentu sejatinya dihentikan dan diubah dengan mengembangkan pikiran positif dan konstruktif bagi kemajuan  bangsa.

Namun demikian, bagi Panglima TNI hendaknya polemik yang terjadi ini dimaknai sebagai sebuah pembelajaran yang bernilai sekaligus momentum untuk terus introspeksi agar kedepan tidak lagi membuat pernyataan-pernyatan yang menimbulkan tanya dan polemik serupa dalam masyarakat.

Dalam demokrasi memang  setiap orang berhak menyampaikan pendapat atau membuat pernyataan. Namun, kebebasan dalam  membuat pernyataan itu perlu mempertimbangkan dampak atau implikasi yang timbul atas pernyataan yang diberikan tersebut.

Kemampuan memilih dan memilah mengenai apa yang dapat disampaikan kepada publik dan apa yang bukan konsumsi publik harus  menjadi  perhatian bagi setiap pejabat negara dan penyelenggara negara tanpa terkecuali. Sebab di era informasi teknologi yang luar biasa dahsyat ini semua berita dan informasi menjadi sangat transparan dan tidak ada sekat-sekat yang mampu membatasi dan membendungnya.

Jadi sangatlah arif dan bijaksana, jika semua pernyataan dan informasi yang diberikan oleh setiap  penyelenggara negara itu telah melalui proses koordinasi dan komunikasi yang tuntas, sehingga menciptakan damai dalam masyarakat.

Khusus bagi para pembantu Presiden adanya koordinasi dan komunikasi yang tuntas merupakan sebuah keniscayaan. Sebuah pernyataan atau informasi yang disampaikan kepada publik dan melibatkan berbagai lembaga/institusi negara harus telah melalui koordinasi dan komunikasi yang tuntas.

Tidak boleh terjadi adanya  miss-koordinasi dan miss-komunikasi antara para pembantu Presiden. Jika  terjadi miss-koordinasi dan miss-komunikasi, maka berpotensi menimbulkan dampak atau implikasi yang siginifikan dalam masyarakat.

Oleh sebab itu,  hal-hal yang bersifat sangat rahasia dan emergency, serta menyangkut kepentingan keamanan dan stabilitas nasional merupakan kewajiban konstitusional bagi para pembantu Presiden untuk secara langsung melapor kepada Presiden.

Akhirnya, bagi setiap pembantu Presiden dan penyelenggara negara perlu menelaah kembali dan menerapkan secara ikhlas baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan muatan Ketetapan No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa yang antara lain mengamanatkan perlunya menjunjung tinggi integritas berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai pejabat negara dan penyelenggara negara. Semoga

Penulis:
Hermansyah
Direktur Riset dan Program Lembaga Studi Indonesia (LSHI)

Hermansyah LSHI

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami