Hukum

Japfa & Malindo Ajukan Pembatalan

BTN iklan

Jakarta/Lei – Kedua perusahaan pembibitan unggas yang diputus bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan didenda masing-masing Rp10,8 miliar dan Rp25 miliar.

Selain dua perusahaan itu, sembilan breeder lain juga dinyatakan bersalah dengan denda beragam. Mereka dinyatakan terbukti melakukan kesepakatan apkir dini indukan ayam untuk mengerek harga day old chicken (DOC).

Kuasa hukum Malindo Feedmill Nurmalita Malik mengatakan para telapor baru bisa mengajukan pembatalan putusan pada 7 Desember mendatang. Pasalnya, salinan putusan KPPU baru diterima pada pertengahan November.

“Kami ada waktu untuk mempelajari betul isi putusannya. Tanggal 7 Desember kami siap mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” katanya kepada Bisnis, Minggu (4/12).

Dia berharap, langkah hukum ke pengadilan negeri mampu membatalkan putusan KPPU yang dinilai tidak adil. Sehingga, emiten berkode MAIN itu bisa lepas dari vonis kartel.

Japfa Comfeed juga akan menyodorkan berkas pada tanggal yang sama di PN Jakarta Selatan. “Draf pembatalan masih dalam proses kelengkapan,” ujar kuasa hukum Japfa Comfeed Asep Ridwan dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Ditemui terpisah, Senior Vice President Head of Marketing & Sales Feed Division Japfa Comfeed Budiarto Soebijanto mengatakan hasil putusan KPPU berserta kalkulasinya salah.

Menurutnya, merujuk pada pengertian dan tujuan kartel yakni yang merugikan konsumen. Padahal, Japfa dan breeder lainnya justru membantu peternak mandiri untuk mengurangi kelebihan pasokan DOC.

Instruksi apkir dini, lanjutnya, telah diatur dalam surat dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian.

Selain itu, dia menilai KPPU tidak membagikan seluruh data ke publik dan hanya memaparkan kerugian yang dialami peternak Rp224 miliar akibat kenaikan harga DOC. Padahal, menurutnya KPPU mengetahui bahwa apkir dini juga menyebabkan keuntungan pada peternak pada sisilive bird sebesar Rp688 miliar.

Putusan KPPU menyebutkan Japfa dan sepuluh breeder lainnya terbukti meraup keuntungan dari tindakan apkir dini. Hal ini dilihat dari kenaikan harga anak ayam usia sehari atau DOC di tingkat breeder setelah pengapkiran dini.

Kenaikan harga DOC dari semula Rp4.800 menjadi Rp6.000 ini dialami oleh breeder pada kurun November hingga Desember 2015.

Sementara itu, Ketua Tim Investigator Perkara Kartel Unggas KPPU Noor Rofieq mengatakan pihanya mempersilakan para terhukum untuk mengajukan pembatalan putusan ke PN.

PERKARA BARU

Kendati begitu, Noor menyatakan KPPU tidak menyembunyikan informasi dari publik terkait dengan efek apkir dini. Pasalnya, perkara yang diperiksa KPPU hanya akibat aksi apkir dini pada DOC saja.

“Dalam kasus kartel, product market kami hanya satu pasar yaitu DOC, tidak bisa dua pasar,” terangnya.

Dalam memeriksa perkara kartel unggas, lanjut dia, pihaknya tidak menggunakan teori two-sided market. Dengan begitu, KPPU tidak bisa menginvestigasi pasar ayam hidup dalam satu perkara bersamaan dengan pasar DOC. Kecuali, nanti ada perkara lain yang khusus menyelidiki tentang pasar live bird.

Dengan begitu, KPPU hanya fokus mengkalkulasi yang terjadi pada pasar DOC. Adapun tindakan apkir dini memang menyebabkan kerugian pada peternak mandiri sebesar Rp224 miliar. Di sisi lain, perusahaan pembibitan unggas yang meraup keuntungan tersebut.

“Kalau untuk data di pasar live bird akibat apkir dini, kami dalam tahap melakukan investigasi untuk dibawa ke perkara baru,” ujarnya.

Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami