Hukum

Jendral Polisi Jadi Plt Gubernur, Mensesneg Belum Terima Usulan Mendagri

BTN iklan

JAKARTA/Lei—Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku belum menerima usulan Menteri Dalam Negeri terkait penunjukan penjabat gubernur Sumatra Utara dan Jawa Barat.

“Saya belum cek tadi pagi, setahu saya belum. Kalau ada perdebatan publik, ya kami akan diskusikan,” katanya di Komplek Istana Negara hari ini Senin (28/1/2018).

Intinya, dia menegaskan masih belum menerima surat usulan sehingga belum bisa berkomentar mengenai hal itu.

Sebelum menerima usulan penjabat gubernur di dua provinsi itu, Pratikno mengungkapkan bakal mendiskusikan secara internal mengenai rencana Mendagri.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri berencana menunjuk Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M Iriawan untuk menjadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Pol. Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumatra Utara.

Seperti diketahui, jabatan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada 12 Juni 2018. Sebaliknya, jabatan Erry Nuradi dan Nurhajizah Marpaung sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Sumut habis pada 17 Juni 2018.

“Kebutuhan Kemendagri yang ada 17 Penjabat Gubernur, yang jika dipenuhi oleh unsur Kemendagri (tak dimungkinkan), maka Mendagri meminta dua nama setara dengan eselon 1 atau pejabat utama ke Polri,” kata Mendagari Tjahjo Kumolo.

Dasar hukum pertimbangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dalam UU itu disebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum lainnya adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2), Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.

Tjahjo juga menjelaskan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara tersebut sebagaimana kajian dari Bawaslu, KPU ataupun internal Polri adalah daerah dengan potensi konflik.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami