Liputan

Jika NKRI Diganggu, APPTHI Siap Gugat Kapolri

BTN iklan

DENPASAR/Lei  – Saat ini semua perhatian bangsa tertuju terhadap rencana aksi Rush Money 25 November dan demo besar-besaran 2 Desember nanti. Tidak terkecuali dari Assosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) yang berharap aksi tersebut tidak mengganggu NKRI dan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Hal itu disampaikan para akademisi lewat Forum Dekan Hukum se-Indonesia tersebut saat Seminar Nasional para petinggi perguruan tinggi se-Indonesia yang digelar di Universitas Warmadewa, Denpasar, Rabu (23/11). Sebelumnya, juga sempat dibahas tentang perlunya ada pencerahan tentang hukum di negara ini yang menjadi topik hangat dalam pertemuan yang diikuti oleh 180 dekan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.
Termasuk soal gejolak yang terjadi selama ini yang bisa mengganggu NKRI juga dibicarakan dilihat dari sudut pandang pelaksanaan hukum. Seperti disampaikan Prof. Made Suwitra, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang menyebutkan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam posisi krisis identitas tentang hukum.
Dikatakan, negara yang semula sangat lekat dengan budaya yang menjadi pemersatu bangsa kini sedang mengalami amnesia budaya. “Semuanya terlihat berubah, bangsa kita saat ini mengalami krisis identitas dan amnesia budaya,” katanya.
Ketua APPTHI Dr.St. Laksanto Utomo, SH.MHum saat itu juga langsung meminta Kapolri harus tegas karena mestinya bisa memberikan pencerahan kondisi hukum saat ini. “Jika punya bukti hukum yang kuat silahkan untuk mendukung NKRI lanjutkan proses hukum. Kalo tidak kita jadi melupakan ideologi dan Pancasila kita,” ujarnya.
Diluar persoalan itu, juga ada aksi demo yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, Koordinator Sistem Penegakan Hukum APPTI Prof.Dr. Faisal Santiago SH.MM berharap agar semuanya berjalan sesuai aturan hukum. Tidak hanya peserta aksi demo, termasuk pihak Polri juga harus menegakkan aturan yang tegas demi kelangsungan dan keutuhan NKRI.
“Jika dalam aksi nantinya terjadi sesuatu yang melanggar hukum dan polri tidak mengambil langkah tegas. Maka APPTHI akan mengajukan gugatan kepada Kapolri. Karena kita bicara demi hukum yang menjadi dasar negara kita dibawah UUD 45,” tegasnya.
Masih dalam persoalan ini, ditambahkan Prof.Ade Saptomo dari Fakultas Hukum UNTAR bahwa pihak APPTHI telah melakukan pertemuan dengan Kapolri benerapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu katanya, hanya melakukan konsultasi hukum dimana nantinya menjadi mitra kerja dalam hal kajian hukum.
“Banyak hal yang bahas, intinya kita jadi mitra kerja Polri dalam tugasnya menegakkan hukum. Setidaknya untuk program jangka panjang para ahli hukum yang tergabung di APPTHI bisa memberikan pecerahan terhadap masyarakat tentang hukum yang berlaku di Indonesia,” imbuh Koordinator Penataan Sosial dan Budaya APPTHI ini

Perlihatkan Lebih

2 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami