Liputan

JIKA SEKJEN MA SEBAGAI TERSANGKA SIAPA HAKIM YG BERANI MENGADILI?

BTN iklan

Jakarta, LEI , Jangan lupa Ada yg menarik dalam Diskusi APPTHI, bertajuk “Menyoal Institusi Mahkamah Agung Kita”  Senin (20/6), Prof Eman Suparman mantan Ketua KY menyarankan kepada Wakil Ketua KPK Laode M Syarif jika Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka maka KPK agar mengusulkan membentuk TIM Hakim Titular yang Independent alasanya siapa hakim di Indonesia yang tidak dikenal SekJen MA, hal ini perlu diperhatikan supaya tidak terjadi konflik interest.

Asosiasi Pimpinan Perguruan Tingggi Hukum Indonsia (APPTHI) siap memberikan kontribusi untuk mendorong reformasi supermasi hukum, khususnya dalam pembenahan Mahkamah Agung (MA).

“MA adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan,” kata Ketua APTHI Laksanto Utomo dalam diskusi bertajuk “Menyoal Institusi Mahkamah Agung Kita” di Jakarta, Senin (20/6).

Selain itu, MA juga berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan Tata Usaha Negara (TUN).

“Dalam posisi MA yang memiliki kewenangan yang besar dan menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan, itu idealnya MA memiliki kewibawaan dan dipercaya masyarakat,” ujar Laksanto.

Namun realitanya, justru aparatur di lingkungan MA yang melakukan tindak pidana dan perilaku yang tercela. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena berdampak pada rusaknya sendi-sendi penegakan hukum dan keadilan.

“Mengikis kewibawaan MA dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MA,” sebut Laksanto.

Mengkhawatirkannya kondisi MA itu akibat banyaknya oknum pegawai hingga pejabat yang menjadi mafia peradila atau hukum. Bukan hanya di tingkat MA, panitera dan hakim pengadilan tingkat pertama juga banyak terjaring dalam Operasi Tangkap Tagngan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap.

Sementara itu, di tempat yang sama, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, menilai sudah seharusnya Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia darurat hukum dengan banyaknya aparat penegak hukum yang menjadi mafia perkara dan tertangkap tangan menerima suap.

“Menurut saya, tidak ada cara lain untuk membenahi MA ini. Ini menurut saya sudah darurat dan tidak tahu sampai kapan menunggu,” jelasnya.

Karena sudah darurat, maka harusnya Presiden Jokowi mengeluarkan paket kebijakan hukum, seperti halnya mengeluarkan kebijakan paket ekonomi.

“Menurut saya, kalau Presiden Jokowi ini sibuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, saya rasa sekarang ini saatnya Presiden mengeluarkan kebijakan hukum, tidak ada cara lain, sudah harus disusun,” pungkasnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami