HukumLiputanNasional

JM-PPK: Raperda RTRW Jawa Tengah, Hama Bagi Petani

BTN iklan

Jakarta/LEI- Warga dari JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng)  melanjutkan aksi berkaitan dengan revisi RTRW Jawa Tengah. Setelah kemarin tidak ditemui oleh Pansus Revisi RTRW DPRD Jateng. Sekitar jam 14.00 tadi warga diterima oleh Abdul Aziz selaku Ketua Pansus Revisi RTRW Jateng. Di akhir audiensi tersebut, warga merasa kecewa dan tidak puas atas penyampaian dari Ketua Pansus, dimana banyak hal yang terasa mencederai hati warga, terutama masih diakomodirnya pertambangan di wilayah Pegunungan Kendeng Utara dalam revisi RTRW Jateng. Padahal, selama ini konflik dan kerusakan lingkungan yang terjadi adalah karena diakomodirnya pertambangan wilayak Kendeng Utara dalam Perda RTRW Jateng.

Dalam audiensi tersebut, warga menanyakan dan menyampaikan banyak hal, yang pada intinya adalah keberlanjutan Pegunungan Kendeng akan terus dijadikan lokasi tambang atau tidak. Namun, dari pernyataan Ketua Pansus, tambang di Pegunungan Kendeng Utara itu hanyalah penyebutan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tambang, namun tidak menyampaikan luasannya berapa dan di desa-kecamatan mana saja. Ia menambahkan bahwa hal yang lebih rinci ada di RTRW Kabupaten/Kota. Warga menanyakan kembali, jika tidak dalam pasal, terus dalam peta tetap dicantumkan, dan hal itu tidak mungkin adanya delineasi tanpa ada pengukuran luasan dan penentuan dimana-dimana saja. Namun, hal itu hanya dijawab oleh Ketua Pansus, bahwa hal tersebut baru potensi bahan tambang saja.

Ketua Pansus juga menyatakan bahwa sebenarnya Cekungan Air Tanah itu boleh ditambang. Selain itu, Ketua Pansus justru mempersilakan agar Kepmen ESDM yang menciutkan kawasan lindung di Pati untuk digugat saja, karena hal itu bukan menjadi urusannya. Ketua Pansus juga menyatakan bahwa KLHS RTRW Jateng lah yang dijadikan pijakan, sementara KLHS Kendeng yang merupakan bikinan dari KLHK dan KSP atas intruksi Presiden yang berasal dari permintaan warga Kendeng sebagai wujud demokrasi lingkungan, tidak digunakan.
Karena itu, pada akhirnya Raperda RTRW ini merupakan kemunduran bagi penataan ruang di Jawa Tengah dan kemunduran bagi demokrasi. Selain kenyataan dalam audiensi, hal ini bisa terlihat dalam perubahan tujuan penataan ruang Jateng yang sebelumnya untuk kelestarian berubah menjadi daya saing. Tujuan daya saing ini lebih akhirnya mengutamakan kawasan industri dan pertambangan dengan mengalih-fungsikan lahan-lahan pertanian produktif menjadi kawasan pertambangan dan industri. Ada 259.762 ha lahan produktif dirubah menjadi kawasan tambang.

Padahal Jawa Tengah tengah mengalami defisit air sebesar 2 milyar m3. Bahkan BPBD Jateng menyatakan pada tahun 2018 ini saja, telah dilakukan dropping air sebanyak 6.429 tangki untuk mengantisipasi kekeringan di 181 Kecamatan di Jawa Tengah. Penataan ruang yg seharusnya merehabilitasi kawasan-kawasan yg mengalami kekeringan akibat penambangan, justru dalam Raperda perubahan ini malah menambah kawasan tambang hampir 100 persen. Sehingga Raperda perubahan RTRW ini mengancam krisis air di Jawa Tengah.
Pada akhirnya, revisi Perda ini hanya menjadi ajang pemutihan kawasan penambangan yg dilakukan diatas kawasan lindung. Salah satunya ialah penambangan PT. SI di Rembang yang dilakukan diatas Kawasan Lindung CAT Watuputih. Kerpres Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, PP RTRW Nasinal, Perda RTRW jateng tahun 2010 dan Perda RTRW Rembang Tahun 2011 sudah menetapkan kawasan CAT Watuputih sebagai kawasan yang berfungsi lindung. Apalagi, diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 yangg membatalkan izin lingkungan PT. SI di rembang dan menyatakan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung. Tetapi Gubernur Ganjar Pranowo justru mengeluarkan izin baru yg memberikan jalan legal atas hal yang sebenarnya ilegal bagi PT. SI untuk melakukan penambangan di kawasan CAT Watuputih.
Raperda perubahan ini adalah usulan eksekutif. Belum genap 100 hari kepemimpinan Ganjar Pranowo-Taj Yasin, melalui Raperda Revisi RTRW Jateng ini mereka justru telah ingkar dengan janji-janji kampanyenya yg akan mengutamakan rakyat kecil sebagai subjek pembangunan. Ternyata, implementasi kebijakannya lebih mengutamakan sektor industri dan pertambangan yg mengancam warga sendiri, lebih parah lagi kebijakan yang dirumuskan dalam revisi RTRW Jateng itu tidak melibatkan warga dalam perumusannya. Ketika warga berkeberatan, justru aspirasi warga tidak diakomodir. Tetap saja, kepentingan industri dan tambang yang di utamakan.

Raperda RTRW ini juga seperti tengah melakukan pembangkangan terhadap rekomendasi KLHS Pegunungan Kendeng Tahap I dan II. Dalam rekomendasi KLHS Tahap I ini merekomendasikan agar menjadikan CAT Watuputih sebagai kawasan Lindung yg tidak boleh dilakukan penambangan. Sedangkan KLHS II merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merehabilitasi kawasan-kawasan di pegunungan Kendeng yg rusak akibat penambangan. KLHS Tahap II bahkan mendiktekan perubahan pasal yg ada dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010, tetapi dalam raperda perubahan RTRW ini, rekomendasi KLHS tersebut tidak dihiraukan. Hal ini merupakan langkah yg cukup berani namun tak ubahnya pembangkangan. Hal ini mengingat KLHS Tahap I dan II Pegunungan Kendeng adalah perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada KSP dan KLHK untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pegunungan Kendeng akibat penolakan warga pegunungan kendeng terhadap kondisi konflik dan kerusakan lingkungan diwilayah tersebut.
Pengesahan Raperda RTRW ini terkesan buru-buru, karena Raperda RTRW ini akan menjadi rujukan penyusunan RPJMD. Sedangkan RPJMD menjadi rujukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun APBD Jawa Tengah tahun 2019.

Kebijakan RTRW tidaklah suatu kebijakan yg sederhana, tetapi kebijakan yg sangat penting bagi suatu wilayah karena ia akan menentukan struktur sosial, ekonomi, budaya, ekologi dan politik bagi masyarakat. Pembahasan yg sangat penting dan krusial ini justru dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melibatkan masyarakat Jawa Tengah dan bahkan dibicarakan oleh para ahli untuk memberi masukan-masukan yg sangat penting bagi hajat hidup masyarakat Jawa Tengah khususnya dan Kepulauan Jawa pada umumnya. Oleh karena itu, bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah harus terlibat secara langsung dalam mengawal proses penyusunan Raperda RTRW ini sebagai langkah pencegahan. jangan sampai kebijakan ini disahkan tanpa pengawalan yg ketat dari masyrakat Jawa Tengah, karena apabila tidak dikawal sejak awal, kedepannya nanti akan berdampak semakin besar dan luasnya konflik sosial, agraria, perburuhan dan lingkungan di Jawa Tengah.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close