Politik

Jokowi Angkat 2 Wamen Menaker dan Menkop

BTN iklan

LEI, Jakarta– Presiden Jokowi bakal mengangkat dua wakil menteri (wamen) untuk dua kementerian. Satu di Kementerian Ketenagakerjaan dan satu lagi di Kementerian Koperasi dan UKM.
Dengan begitu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki bakal memiliki Wamen untuk membantu kerja mereka di pemerintahan. Jabatan ini merupakan baru bagi dua kementerian.
Penetapan jabatan Wamen Ketenagakerjaan, diputuskan Jokowi dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 23 September 2020, disebutkan pada Bab I Pasal I ayat (1), Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ayat (2), Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh Menteri.

“Dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden seperti tertulis pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang dikutip LEI Minggu (4/10).

Selanjutnya, pada ayat (3) tertulis bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan ayat (4) menyebutkan Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Ketenagakerjaan.

Sedangkan untuk jabatan Wamen Koperasi dan UKM, ditetapkan Jokowi dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
“Dalam memimpin Kementerian Koperasi dan UKM, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri Sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden demikian tertulis pada Pasal 2 ayat (1) dan (2),” dikutip kumparan.
Selanjutnya, pada ayat (3) tertulis bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan ayat (4) menyebutkan Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi dan UKM.
Kedua Perpres ini diteken Jokowi dalam waktu bersamaan yaitu 23 September 2020. Aturan ini berlaku pada tanggal diundangkan yakni 25 September 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

 

Kontributor: Dwitya Yonathan

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami