HEADLINESHukumNasional

Jokowi Kaget Pungli Sopir Truk Marak

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Presiden Joko Widodo mengaku kaget ketika mendengar laporan para supir truk mengenai maraknya pungutan liar dan aksi premanisme saat mereka bekerja di jalan.

“Saya kan dengarnya sedikit, tsetelah bertanya kepada para pengemudi, penjelasan dari para supir ternyata sangat banyaknya, kaget dong, masa tidak boleh kaget saya?” kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden menyampaikan hal itu seusai menemui sekitar 70 orang pengemudi truk yang beroperasi di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Mereka mengeluhkan banyaknya premanisme berbentuk pengecatan truk dengan nama kelompok tertentu saat melintasi jalanan.

Bila truk sudah dicat atau lazim disebut “dicap” maka pengemudi harus membayar sejumlah uang kepada kelompok yang “mengecap” truk tersebut, bila tidak maka ada kaca truk akan dipecahkan, atau ban akan disobek bahkan supir ditodong dengan golok.

“Saya ini kan dapat suara-suara (tentang premanisme) sehingga saya ingin mengkonfirmasi langsung apakah suara-suara yang saya dengar itu betul seperti tadi yang disampaikan para pengemudi, para supir truk, saya kira benar. Terlalu banyaknya premanisme di jalan, ada juga pungli aparat,” ungkap Presiden.

Presiden pun langsung memerintahkan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk segera menindaklanjuti laporan para pengemudi tersebut.

“Sudah saya perintahkan langsung ke Kapolri, Wakapolri segera ditindaklanjuti, tidak bisa seperti itu tuh, yang pertama meresahkan karena menciptakan ketidaknyamanan, kedua menyebabkan biaya tinggi ongkos transportasi kita, biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu, dan itu dirasakan supir truk sangat menggangu, sangat mengganggu sekali,” tegas Presiden.

Namun Presiden membantah pungli dan premanisme itu terjadi karena tidak efektifnya tim saber pungli yang dibentuk oleh polisi dan kementerian terkait.

“Kalau saber pungli kan semuanya dari urusan ktp di kelurahan atau urusan akta di BPN, ini kan sangat khusus sekali jadi saya rasa ini langsung ditangani oleh Polri,” tambah Presiden.

Namun soal teknis penindakan di lapangan diserahkan kepada Polri maupun Kementerian Perhubungan.

“Disikat semuanya, tapi caranya nanti tanya ke wakapolri, itu teknis kalau soal aturan semua ada, tanya ke Menteri Perhubungan, perlu sosialisasi agar supir mengerti, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,” ungkap Presiden.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

  1. Sebelum itu, sebenarnya menurut saya pungli masih menjadi salah satu penyakit akut yang menjangkit birokrasi pemerintahan sejak zaman penjajahan. Perilaku penjajah yang selalu meminta “upeti” dari rakyat masih terus diterapkan sekalipun telah memasuki era kemerdekaan. Pungli menghampiri hampir seluruh level pelayanan publik, mulai level individu sampai dengan korporasi. Dari mengurus kartu keluarga, KTP, SIM, paspor sampai ketika korporasi mengurus izin memulai usaha maupun sekedar memperpanjang izin usaha.

    Tim sapu bersih pungli sebagaimana dimaksud didalam Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang juga ditindaklanjuti oleh Surat Edaran MenPAN RB No 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungli, dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) diharapkan tidak hanya menjadi peringatan semata. Komitmen pemberantasan pungli juga tidak bersifat yang menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil yang hanya berdampak kepuasan publik sesaat.

    Kesimpulannya, saya rasa dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab maupun TNI dan Polri dari Aceh sampai Papua kepada SATGAS SABER PUNGLI. Tentu laporan masyarakat harus disertai dengan Identitas Pelaku, lokasi kejadian dan Instansinya (Jika ada).

    Dengan Adanya peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) telah diterbitkan oleh presiden RI, para oknum-oknum yang mau melakukan pungli harus berfikir dua kali. Selain itu perpres tersebut sangat efektif untuk menangkal para praktik pungli.

    Nama : Rendi Imam Prasodjo
    NPM : 2015510021
    Universitas Sahid Jakarta

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami