BTN ads
Opini

Jokowi Menarik Investor Dengan Sejumlah Janji

bambang fridausOleh: Moh. Bambang Firdaus

Kebijakan Presiden Jokowi dalam membuka pintu yang seluas-luasnya bagi investasi asing dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam perijinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dirasa cukup agresif, bahkan ketentuan mengenai Tax Amnesty (pengampunan pajak) juga saat ini sedang digodok pemerintah agar Dana milik warga negara indonesia yang selama ini parkir diluar negeri pun ditawarkan untuk ditarik kembali ke tanah air semata-mata untuk membantu perekonomian nasional.

Namun demikian, kalau kita amati dalam satu dekade ini penegakan hukum masih belum bisa memberikan jaminan kepastian hukum khususnya untuk pelaku ekonomi dan investor asing, beberapa contoh misalkan dalam lembaga kepailitan maupun arbitrase disamping kasus keperdataan umum lainnya masih dibayangi adanya mafia peradilan. Sedangkan para pelaku ekonomi dan investor sangat membutuhkan keamanan dan kepastian atas investasi yang ditanamkan. Contoh kasus adalah masalah proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi “Karaha Bodas” dimana Investor tidak mendapatkan perlindungan hukum pada saat proyek dihentikan pemerintah sedangkan investasi sudah berjalan sehingga berbuntut ke sidang Arbitrase internasional, kasus dipailitkannya perusahaan Asuransi asal Canada “Manulife”, kasus sengketa TPI dibatalkannya putusan Arbitrase oleh pengadilan negeri, masalah kebijakan reklamasi pantai dan banyak lagi kasus-kasus yang sejenis.

Oleh karenanya pembangunan ekonomi yang sedang digalakkan oleh rezim Jokowi sekarang ini mustinya diimbangi dengan pembangunan/pembentukan dan penegakan hukum supaya dapat mengawal ekonomi nasional kearah yang sehat, misal, dengan meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dunia. Sehingga pelaku ekonomi tidak ragu lagi menanamkan modalnya di negeri ini.

Pengaruh pembentukan hukum dan penegakan hukum selalu berbeda dari satu rezim dengan rezim pemerintahan lainnya, di era Jokowi ini kita sudah melihat juga tindakan nyata yang sudah dilakukan namun masih tetap memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat dengan kesadaran hukumnya.
Namun demikian peranan pembentukan dan penegakkan hukum tidak bisa dikesampingkan dalam mengawal pembangunan ekonomi nasional.

(Mahasiswa Prog. Magister Hukum UPN V Jakarta).

Baca : Presiden Jokowi Gaet 14 Investor Inggris

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close