Hukum

Junipa Ajukan PKPU Tehate & Trimanten

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Junipa Pte Ltd, anak usaha UOB Ltd, meminta adanya restrukturisasi atas utang terhadap PT Tehate Putra Tunggal dan PT Trimanten Gemilang sebesar Rp135,7 miliar.

Dalam berkas permohonan, Junipa Pte Ltd mempunyai klaim terhadap PT Tehate Putra Tunggal (termohon I) dan PT Trimanten Gemilang (termohon II) atas pengalihan utang dari PT Bank UOB Indonesia. Junipa (pemohon) merupakan anak usaha yang sahamnya dimiliki penuh oleh UOB Ltd per 29 Juni 2015.

“Seluruh piutang Bank UOB Indonesia tersebut dialihkan kepada pemohon berdasarkan perjanjian pada 29 Juni 2015,” tulis pemohon dalam berkas permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dikutip Bisnis, Minggu (14/8/2016).

Perkara PKPU itu diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register 76/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Persaoalan utang-piutang ber mu la sejak Bank UOB Indonesia memberikan fasilitas kredit kepada PT Tehate Putra senilai Rp47,88 miliar guna fasilitas impor dan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) I, SKBDN II, dan kredit surat promes.

Selain itu, fasilitas kredit Rp9,89 miliar dan Rp15 miliar. Bank asal Singapura tersebut juga telah memberikan fasilitas kredit investasi konstruksi Rp6,92 miliar dan Rp4,88 miliar. Adapun, pemberian pinjaman tersebut sejak Desember 2008 hingga Juli 2012.

Seluruh fasilitas kredit tersebut telah jatuh waktu sejak 30 Juni 2015. Dalam perkembangannya, piutang Bank UOB Indonesia tersebut dialihkan kepada pemohon berdasarkan perjanjian pada 29 Juni 2015.

Akan tetapi, PT Tehate Putra tidak kunjung melakukan pelunasan utang hingga permohonan restrukturisasi utang diajukan pada 27 Juli 2016. Padahal, sebanyak tiga surat peringatan telah dilayangkan kepada termohon I.

Pihaknya memerinci utang PT Tehate Putra per 18 April 2016 terdiri dari utang pokok Rp85,03 miliar dan bunga Rp20,13 miliar, sehingga jumlah keseluruhan tagihan mencapai Rp105,17 miliar. Perhitungan bunga tersebut masih akan berjalan hingga adanya pelunasan seluruh utang.

Sementara itu, utang terhadap PT Trimanten Gemilang atau termohon II berasal dari fasilitas kredit yang diberikan Bank UOB Indonesia sebesar Rp23,2 miliar pada Maret 2011.

Bank mengalihkan piutangnya kepada pemohon per 29 Juni 2015. Sama seperti termohon I, utang Trimanten Gemilang menjadi membengkak karena tidak kunjung melakukan pelunasan.

Per 18 April 2016, pemohon menetapkan utang tersebut menjadi Rp30,53 miliar setelah ditambahkan bunga Rp7,32 miliar.

Sementara itu, Heru J. Juwono (ter mohon III) dan Edi Soebarkah (ter mohon IV) merupakan penjamin pribadi (personal guarantor) dari termohon I yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai penjamin.

Personal guarantor memberikan jaminan kepada Bank UOB Indonesia. Pemohon berpendapat piutang bank telah dialihkan, maka jaminan pribadi ikut pula beralih untuk menjamin pelunasan utang termohon I kepada dirinya. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam salah satu klausul dalam Akta Perjanjian Penjaminan Pribadi No. 83/2015.

Seiring dengan dilepaskannya hak-hak istimewa termohon III dan IV, lanjutnya, mereka tidak dapat menuntut seluruh aset ter mo hon I habis terjual terlebih da hu lu untuk melunasi utang.

Pemohon dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari termohon III dan IV. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2015, termohon I memiliki kreditur lain yakni PT Bank Ekonomi Raharja Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Central Asia Tbk. Kreditur lain termohon II adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan PT Sumi Indo Kabel.

Adapun, termohon III dan termohon IV sama-sama memiliki utang lain terhadap Bank Ekonomi Raharja. Adapun, kreditur yang lain akan dibuktikan melalui persidangan.

UPAYA PERDAMAIAN

Berdasarkan Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitur harus merestrukturisasi seluruh utangnya jika terbukti memiliki lebih dari satu kreditur yang tagihannya dapat dibuktikan secara sederhana, jatuh tempo, dan dapat ditagih.

Sehubungan dengan putusan PKPU, pemohon mengusulkan tim pengurus yang terdiri dari Djawoto Jowono dan Suwandi.

Secara terpisah, kuasa hukum termohon I Hari mengaku akan segera melakukan konsolidasi dengan prinsipal untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan.

“Saat ini saya belum bisa memastikan sikap klien bagaimana per damaiannya,” kata Hari kepada Bisnis.

Sementara itu, dalam per kembangan kasus berbeda, CV Adhika Cipta mengajukan permohonan PKPU atas PT Tjimindi Subur. CV Andhika mengklaim utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih mencapai Rp1,7 miliar.

Kuasa hukum Adhika Cipta Rudi Rachmat mengatakan bahwa permohonan PKPU sebagai langkah terakhir terakhir guna meminta kepastian hukum.

“Utang termohon belum terbayarkan sejak 2012,” kata Rudi beberapa waktu lalu.

Utang termohon berasal dari pem belian bahan pewarna tekstil. Hubungan hukum termohon merupakan penjual, sedangkan pemohon adalah perusahaan tekstil asal Bandung.

Rudi menjelaskan Tjimindi pernah berstatus PKPU atas permohonan yang diajukan oleh PT Sarichem Poly warna pada 27 Agustus 2014. Termohon dan para krediturnya berhasil mencapai perdamaian.

“Saat itu, kami tidak terdaftar menjadi kreditur Tjimindi karena telah dijanjikan utangnya dibayar tanpa mengikuti proses PKPU.”(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

25 Comments

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami