NasionalPolitik

Jusuf Kalla desak Penundaan Pilkada 2020, Walakin tetap ngotot melalui Kementrian Dalam Negri Gelar Pilkada.

BTN iklan

LEI, Jakarta– Dari setiap Kalangan sudah mulai menyuarakan untuk menolak digelarnya pemilihan umum serentak 2020. Mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi non- pemerintah hingga ahli epidemologi, mendesak pemerintah menunda Pilkada 2020. Desakan itu berlandaskan kemungkinan dalam tahapan-tahapan pilkada yang bisa menjadi kluster baru penularan Covid-19 di Sejumlah wilayah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah, DPR dan KPU menunda Pilkada 2020. Walaupun pemilihan pilkada tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat, tahapan pilkada yang melibatkan lebih dari 100juta orang itu sulit terhindar dari kerumunan orang. Potensi munculnya cluster baru saat pilkada sangat besar.

“Namun karena Covid-19ntelah mencapai tingkat darurat, prioritas utama kebijakan selayaknya diorentasikan untuk menanggulangi krisis kesehatan” ujar ketua Umum PBNU Said Aqil Siroji.

Sekertaris Umum Pimpinan Pusat muhamadiyah Abdul Mu’ti menyatakan, Muhammadiyah belum menentukan sikap soal Pilkada 2020. Melihat perkembangan situasi terkini, usulan disampaikan Senin ini (21/9/20).

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, kemarin juga meminta agar Pilkada 2020 ditunda hingga ditemukannya vaksin covid-19. Penundaan itu demi keselamatan dan kesehatan warga. Begitu juga dengan calon kepala daerah. Sampai kemarin, ada 60 calon yang kena Corona. Khawatir Pilkada jadi cluster baru Corona, Pak Jusuf Kalla (JK) meminta Pilkada yang rencananya digelar Desember nanti, ditunda sampai vaksin anti Corona ditemukan.

Persoalannya, jauhjauh hari Presiden Jokowi juga para menteri menolak penundaan ini. Apakah suara Pak JK bisa mengubah sikap Pak Jokowi? Saat ini, tahapan Pilkada serentak baru masuk proses verifikasi berkas bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU, pada 4-6 September 2020.

Tahapan selanjutnya, yakni penetapan calon kepala daerah, pengundian nomor urut, kampanye hingga pemungutan suara, 9 Desember. Meskipun tahapan Pilkada masih panjang, pihak-pihak terkait sudah tertular Corona.

Dimulai dari KPU pusat. Tiga dari tujuh Komisioner KPU terpapar Covid-19. Mereka adalah Ketua KPU Arief Budiman serta dua komisioner lainnya; Evi Novida Ginting Manik dan Pramono Ubaid Tanthowi.
Bukan hanya KPU pusat, KPUD yang paling sibuk dengan hajat Pilkada ini, tak luput dari serangan Corona. Mulai dari Komisioner KPUD Tangerang Selatan Ahmad Mujahid Zein, Komisioner dan Sekretaris KPUD Sibolga berinisial AH dan IT, dua Komisioner KPUD Agam, Ketua KPUD Gresik Ahmad Roni, Ketua KPUD Riau berinisial IY, Komisioner KPUD Barito Timur berinisial Z, dan Ketua KPUD Sulawesi Selatan Faisal Amir.

Tingkat pengawas pemilu, petugas yang positif Corona lebih banyak lagi. Kata Ketua Bawaslu Abhan, ada 96 petugas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Boyolali yang positif Covid-19.

Ngerinya lagi, Kepala Dinas Kesehatan Boyolali Ratri S Survivalina menyebut Bawaslu jadi klaster terbesar di daerahnya. Selain di Boyolali,

Ketua Bawaslu Barito Timur berinisial F juga terpapar Covid-19. Selain di tingkat penyelenggara dan pengawas, Corona ikut menyerang para peserta Pilkada.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyebut, setidaknya ada 60 cakada yang terinfeksi corona. Berdasarkan data Bawaslu, terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon maupun partai politik.

“Beberapa pelanggaran tersebut di antaranya ada yang positif saat mendaftar, terjadinya kerumunan seperti arak-arakan, tidak menjaga jarak, dan tidak melampirkan hasil swab test saat mendaftar,” ungkap Wiku.

Banyaknya orang yang tertular karena Pilkada, membuat desakan agar kontestasi pemilu lokal ini ditunda makin kenceng. JK yang sebelumnya diam, sekarang ikut mengusulkan pada pemerintah agar Pilkada ditunda.

Wapres ke 10 dan 12 ini menilai, sulit mengatur banyak orang dalam kontestasi pilkada. Sekalipun aturan mainnya sudah diterbitkan, kerumunan dan abai protokol kesehatan masih saja terjadi.

“Kalau memang sulit, dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur. Maka lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda pilkada,” usul Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini, dalam acara donor darah di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.

Sampai kapan penundaannya? JK menjawab, sampai tersedianya vaksin Covid-19. Sebab, hanya vaksin yang bisa menurunkan angka penyebaran Corona di Indonesia. Sehingga, seluruh komponen yang terlibat dapat menikmati pesta demokrasi di daerah.

Menurut JK, KPU perlu membuat aturan terkait mekanisme pengumpulan massa dalam tahapan Pilkada. Apabila dirasa memang sulit, dia menganjurkan pihak penyelenggara mengkaji ulang waktu pelaksanaan pilkada tersebut.

“KPU harus membikin syarat-syarat berkumpul atau apa. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat, katakanlah kampanye hanya 50 (orang), tapi terjadi 200 (orang). Kalau terjadi kecenderungan itu, ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya,” ujarnya.

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugrahaditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami