HukumNasionalRegulasi

Kabar Gembira Bagi Ojek Daring, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Dibekukan

Tiga tuntutan pengemudi taksi daring dikabulkan pemerintah!

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Masa pengemudi transportasi daring semua bergembira setelah tiga tuntutan mereka dikabulkan pemerintah usai melakukan pertemuan dengan pihak Istana. Perwakilan dari masa pengemudi transportasi daring ini ada sebanyak 3 orang, yang langsung diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko.

Apa saja tuntutan yang dikabulkan oleh pemerintah?

Pertama adalah dibatalkannya Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan ini nantinya akan diganti dengan aturan yang dirumuskan bersama-sama dengan pengemudi transportasi daring.

Kedua, memaksa pihak aplikasi untuk menjadi perusahaan aplikasi. Apa maksudnya?

“Pihak aplikasi menjadi perusahaan aplikasi adalah aplikator tidak lagi hanya dimiliki oleh satu orang, tapi menjadi badan perusahaan”, kata Andrian selaku Koordinator Aliansi Nasional Driver Online (ALIANDO).

Yang Ketiga, adalah agar pengemudi taksi daring tidak harus bergabung ke dalam koperasi untuk dapat beroperasi. “Yang ketiga adalah koperasi, badan usaha apa pun namanya tidak menjadi hal wajib buat kita masuki. Kita menjaga kemandirian kawan-kawan tetap berhubungan langsung dengan pihak aplikasi,” jelasnya.

MENHUB: Go-Jek dan Grab Harus Jadi Perusahaan Transportasi di RI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta aplikator transportasi online seperti Go-Jek dan Grab agar menjadi perusahaan tranportasi.

Menhub mengatakan pihaknya akan melihat kembali PM No. 108/2017 yang mengatur tentang operasional taksi online.

“Untuk PM 108, kami akan melihat. Koperasi kami lihat memang seharusnya tidak ada. Aplikator jadi sekaligus perusahaan transportasi,” jelasnya.

Driver taksi online dikabarkan menolak apabila mereka bernaung di bawah koperasi, karena membuat biaya operasional menjadi semakin tinggi.

Permenhub 108 Th. 2017 Dibekukan Sementara

Dijelaskan sebelumnya, bahwa Permenhub 108 adalah peraturan dari Kemenhub untuk angkutan umum tidak dalam trayek, termasuk taksi daring.

Para pengemudi tidak menyetujui beberapa aturan yang dianggap merugikan mereka. Peraturan ini di antaranya adalah penggunaan stiker khusus, area yang ditentukan, harus masuk ke dalam koperasi, dan uji KIR.

Budi mengatakan bakal berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait sanksi lalu-lintas. “Proses Permen 108 kami diskusi ke polisi agar penindakan berlangsung simpatik, menegur saja tak ada denda dan lain sebagainya,” tandasnya.

Sementara, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, berdasarkan kesepakatan Kemenhub dan Kemenkoinfo dengan perwakilan Grab dan Gojek, perusahaan daring tersebut akan berubah menjadi perusahaan angkutan.

“Garisnya adalah antara driver dan aplikator yang selama ini potongannya 20-25 persen. Beliau (menteri terkait) sepakat tinggal nanti kita tindaklanjuti,” ujar Moeldoko.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close