HEADLINESHukum

Kabulkan Tuntutan Jaksa Andi Narogong Di Vonis 8 Tahun

BTN iklan

Jakarta, LEI – Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapatkan status justice collaborator (JC) dari majelis hakim. Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP itu dianggap membantu proses penyidikan perkara tersebut.

“Menimbang bahwa terdakwa berdasarkan keputusan pimpinan KPK sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama,” ujar hakim saat membacakan pertimbangan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).

“Bahwa terdakwa telah berterus terang dan mengungkap pelaku lain, majelis berpendapat terdakwa sebagai justice collaborator,” hakim menambahkan.

Dalam putusannya, hakim memvonis Andi dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Andi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan,” kata hakim.

Dalam pertimbangan, hakim menyatakan Andi Narogong bersama pihak lain mengarahkan perusahaan tertentu, dalam hal ini Konsorsium PNRI, sebagai pemenang lelang proyek e-KTP. Tiga konsorsium yang diminta Andi menang lelang proyek ini adalah PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera.

Hakim juga menyatakan Andi Narogong mempunyai hubungan dengan Setya Novanto untuk membahas anggaran proyek e-KTP di DPR. Andi pun pernah bertemu dengan Novanto di Hotel Gran Melia, Jakarta Pusat.

Andi disebut hakim melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Andi Agustinus alias Andi Narogong juga tidak hanya dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Andi juga dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

“Pembayaran uang pengganti dihitung dari nilai harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi,” ujar hakim Ansyori Saifudin saat membacakan putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Menurut hakim, dari fakta sidang terbukti bahwa Andi menerima 2,5 juta dollar AS dan Rp 1,1 miliar.

Dengan demikian, Andi diwajibkan membayar uang pengganti senilai sama dengan jumlah tersebut.

Namun, uang pengganti itu dikurangi uang yang telah diserahkan Andi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahap penyidikan. Andi sudah menyetor 350.000 dollar AS kepada KPK.

Menurut hakim, uang pengganti harus dibayar minimal satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda milik Andi akan disita dan dilelang.

Namun, apabila jumlah harta tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

– dari berbagai sumber –

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami