Hukum

Kadin Khawatir KPPU Makin Bertaring

BTN iklan

Jakarta/Lei, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merasa khawatir dengan wacana penguatan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), di antaranya menyangkut sumber daya manusia yang dimiliki lembaga pengawas usaha.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Persaingan Usaha dan CSR Suryani Sidik Motik da lam ra pat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Dewan Per wa kilan Rakyat (DPR), Senin (17/10).

“Saya lihat begini, dengan KPPU yang tidak punya power  seperti sekarang sudah cukup meresahkan dunia usaha. Ini macan ompong  saja bikin kegelisahan, apa lagi macan taringnya tajam. Apa kita tidak bisa tidur 24 jam nanti,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Suryani, masih ada beberapa langkah KPPU yang dinilai tidak bersahabat dengan para pelaku usaha. Padahal para pengusaha berada di garda terdepan untuk ikut menjaga iklim usaha di Indonesia.

Kendati demikian, dia sepakat dengan usulan DPR untuk melakukan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kadin juga memiliki tiga semangat yang sama, yakni iklim usaha yang sehat, kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pengusaha dan konsumen. Suryani mengaku tidak takut dengan penguatan KPPU.

Namun, dia hanya meminta legislator dapat memperhatikan aturannya secara adil. Sebab, lanjut Suryani, salinan RUU yang dia terima hanya berisi semangat penguatan KPPU, tanpa mengatur potensi pelanggaran yang akan dilakukan komisi persaingan.

Selain itu juga ba nyak pasal-pasal yang dinilai masih multi tafsir, yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan KPPU terpilih.

“Sebenarnya superbody, fine, selama aturan ma – innya jelas. Kami sepakat KPPU yang baik dan bagus, tapi kita lihat masih ba nyak  yang multitafsir. Masih
bisa ditarik kiri, ka nan, tergantung siapa yang me mim pin,” jelasnya.

Dia juga meminta ada representasi Kadin di dalam tubuh KPPU. Menurut Suryani, keterlibatan pelaku usaha secara langsung di KPPU akan memberi kan dampak positif.

Sementara itu, Wakil Ketua Kadin bidang Hukum dan Regulasi Melli N. Darsa menyebut bahwa lembaga pengawas persaingan usaha ialah instrumen negara kapitalis yang pada akhirnya justru merugikan perkembangan ekonomi.

Sebab, kemudian malah tim bul peraturan-peraturan yang menjadi ne gasi bagi roda perekonomian. “KPPU harusnya jadi teman dunia usaha agar semakin berkembang.”

Melli juga menggarisbawahi mengenai SDM yang saat ini dimiliki oleh KPPU. Dia masih ragu penambahan kewenangan KPPU dapat memunculkan SDM
yang kompeten untuk mengisi jabatan strategis.

SENSITIF

Ketua Panitia Kerja Harmonisasi RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Firman Subagyo mengatakan bahwa regulasi menyangkut dunia usaha tergolong sensitif. Sebab itu, dia menilai wajar akan banyak catatan dalam perjalanannya.

Dalam proses harmonisasi sat ini, kata Firman, anggota de – wan tidak akan membabi buta. Semua pihak terkait akan dimintai pandangannya untuk menjadi pertimbangan. Baleg juga akan menimbang mengenai dampak nya secara nasional.

“Selanjutnya akan kami minta pandangan dari pemerintah. Kami akan undang untuk hadir di sini ,” katanya.

RUU tersebut dalam proses harmonisasi di Baleg sejak awal Oktober 2016. Ditargetkan harmonisasi RUU yang dipimpin Firman akan selesai dalam waktu sekitar satu bulan.

Baleg sejauh ini telah mengundang KPPU untuk dimintai pendapat. Dalam kesempatan itu KPPU setuju dengan beberapa poin yang diusulkan DPR untuk penguatan lembaga.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf juga meminta saran dan rekomendasi yang dikeluarkan KPPU bersifat mengikat. Saran dan rekomendasi KPPU saat ini te lah diatur di dalam UU Nomor 5/1999, tetapi tidak bersifat mengikat.

Selain itu dia juga menegaskan bahwa penguatan KPPU tentu bertujuan mendorong persaingan yang sehat. KPPU tidak akan mngurus hal-hal yang sudah
berjalan pada tempatnya.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

2 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami