HEADLINESHukumLiputan

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Pernyataan Sikap Asosiasi Pengajar Dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Se Indonesia

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Dalam rangka memperingati Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Asosiasi Pengajar Dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Se Indonesia (APPHGI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Hukum, Masyarakat dan Pembangunan FHUI, serta didukung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyelenggarakan temu ilmiah dengan tema “Stop Perkawinan Anak dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Sosio Legal” tanggal 26-27 November 2018 di Wisma Makara UI Depok.

Temu ilmiah itu dihadiri oleh Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se Indonesia sebanyak 36 orang dari berbagai universitas se Indonesia menyatakan sikap:

Stop Perkawinan Anak, karena:

    • Perkawinan anak bukan solusi terbaik bagi perlindungan anak. Pemaksaan perkawinan anak itu merupakan kekerasan terhadap anak dan harus dihapuskan. Pembiaran oleh negara atas terjadinya perkawinan anak itu merupakan kekerasan yang dilakukan oleh negara.
    • Negara bertanggungjawab penuh atas perlindungan anak, sehingga upaya pencegahan dan penanganan terjadinya perkawinan anak harus dilakukan melalui pendekatan yang strategis, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan (formal/informal, beragama Islam dan non Islam) maupun di masyarakat. Pentingnya Pendidikan berbasis hak-hak anak sejak dini, termasuk Pendidikan Kesehatan Reproduksi.

Stop kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, karena:

  • Data hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh anggota APPHGI dan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa Indonesia sudah berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Oleh sebab itu mengenali, mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual menjadi tanggungjawab negara. Negara harus memastikan bahwa penghapusan kekerasan seksual itu terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
  • Negara harus membangun sistem hukum penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang berperspektif gender, anak, dan korban dengan cara:
  1. Membuat peraturan hukum dan memastikan implementasi kebijakan untuk penghapusan kekerasan seksual.
  2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas aparat penegak hukum hingga tingkat kecamatan/kota/desa, Memberi kesadaran hukum pada masyarakat bahwa Kekerasan Seksual merupakan tindak pidana dan sangat berbahaya. Melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual oleh Lembaga yang independen agar korban mendapatkan hak-haknya dan keadilan. Dan pelaku (anak dan orang dewasa) mendapatkan sanksi hukum berdasarkan ketentuan hukum yang adil.
  3. Melakukan upaya pengurangan resiko bagi para korban agar tidak mengalami kekerasan seksual berulang dan pelaku tidak melakukan kekerasan seksual lagi dengan penjeraan dan rehabilitasi sosial yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Mendesak DPR dan Pemerintah, agar:

  1. Merevisi UU Perkawinan agar tidak mengatur perkawinan anak.
  2. Mensahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk menghindari semakin banyaknya korban kekerasan seksual.
  3. Negara harus menjamin keadilan bagi Baiq Nurul dan korban-korban kekerasan lainnya yang rentan viktimisasi.

(Narasumber Dr. Kunti Tridewiyanti, S.H., M.A pengajar Universitas Pancasila Jakarta)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close