Hukum

Kapolri: Supremasi Hukum Yaitu Hukum Sebagai Panglima

BTN iklan

titoJakarta, LEI – Sistem politik Indonesia kerap berdampak pada kestabilan hukum yang ada. Sejak tahun 1998 hingga saat ini, sistem politik Indonesia lebih terarah pada demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kebebasan terkadang disalahartikan oleh orang, bahkan golongan untuk melakukan apa saja dengan mengatasnamakan kebebasan. Padahal, liberalisme yang terlalu bebas dianggap  membahayakan keamanan negara dan persatuan bangsa.

 

Dalam menghadapi keadaan politik dan pemerintahan Indonesia saat ini, Fakultas Hukum (FH) Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya bekerjasama dengan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) meyelenggarakan kuliah umum mengenai “Penegakan Hukum di Indonesia” pada Jumat (27/1) di Gedung Yustinus lt.15 Unika Atma Jaya. Pembicara yang dihadirkan yaitu Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

 

Peserta kuliah umum adalah mahasiswa FH se-DKI Jakarta. Beberapa perwakilan universitas yang menghadiri acara tersebut yaitu Universitas Trisakti, Jayabaya, Binus, Sahid Jakarta, Pancasila, dan Islam Jakarta.

 

Kuliah umum dibuka dengan sambutan rektor Unika Atma Jaya, A. Prasetyantoko. Beliau mengatakan bahwa Unika Atma Jaya memiliki cita-cita yang besar untuk berkontribusi bagi bangsa ini. “Sebagai Universitas Katolik, Atma Jaya terus menjaga fondasi bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan berdiskusi, berdialog, dan bersinergi dengan semua golongan,” ujarnya.

 

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam praktiknya. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.

 

“Hukum itu tidak hitam putih, tapi ada faktor sosiologis agar hukum bisa berjalan yaitu harus sesuai kebutuhan dan situasi masyarakat, penegak hukum secara kualitas dan kuantitas harus baik, sarana dan prasarana pendukung hukum harus cukup, dan budaya masyarakatnya mendukung,” ujar Jendral Tito.

 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata .Dalam artian, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

 

“Pada dasarnya, supremasi hukum yaitu hukum sebagai panglima, di mana semua berporos pada hukum,” tegas Jendral Tito. (CTF)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami