Hukum

Kartel Motor: Investigator KPPU Klaim Ada Bukti Kuat

BTN iklan

JAKARTA, Bisnis.com — Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengklaim telah menemukan bukti kuat berupa dokumen e­-mail yang menguak perjanjian penetapan harga atau price fixing skuter matik antara Yamaha dan Honda.

Sidang perdana dugaan praktik persaingan usaha tak sehat di industri motor digelar KPPU pada Selasa (19/7), dengan terlapor I PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan terlapor II PT Astra Honda Motor.

“Kedua terlapor yaitu Yamaha dan Honda diduga melakukan perjanjian dalam menaikkan harga skuter matik 110 cc-125 cc. Itu yang menjadi objek perkara kami, bukan jenis lainnya seperti underbone atau sport,” kata ketua investigator KPPU perkara dugaan kartel sepeda motor Frans Adiatma.

Perjanjian tersebut, lanjut dia, terungkap pada bukti email internal dari Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Yoichiro Kojima kepada Vice President dan tim marketing Yamaha pada Januari 2014.

Email tersebut memerintahkan tim penjualan untuk menyesuaikan kenaikan harga jual Yamaha dengan Honda. Selanjutnya, Presdir Yamaha akan melaporkan penyesuaian tersebut kepada Presdir PT Astra Honda Motor.

“Dari bukti email ini, maka ada unsur perjanjian antara dua petinggi produsen sepeda motor tersebut. Mereka saling mengikuti satu sama lain,” ujarnya.

Frans menjelaskan analisis dugaan pelanggaran yakni kedua bos besar dua perusahaan itu telah menggelar pertemuan di lapangan golf. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat email Presdir Yamaha kepada bawahannya. Presdir Yamaha juga menyebut akan meneruskan hasil penyesuaian harga Yamaha kepada Presdir Astra Honda Motor.

Dampak penetapan harga tersebut, tuturnya, mengakibatkan keuntungan berlipat yang dinikmati kedua terlapor. Indikatornya yaitu kenaikan laba dan market share kendati terdapat penurunan penjualan unit motor. Akibatnya, konsumen dirugikan karena  tidak mendapatkan harga yang kompetitif.

Data yang dihimpun KPPU menyebutkan penjualan skuter matik Yamaha pada 2014 sebesar 2,3 juta unit. Jumlah tersebut mengalami penurunan 120.000 unit dari penjualan 2013. Namun, Yamaha masih bisa meraup keuntungan Rp127 miliar pada tahun yang sama.

IKUTI PROSES

Menanggapi hal itu, Assistant General Manager PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Masykur mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

Perusahaan juga mengakui adanya penurunan penjualan sepanjang 2014 dan 2015. Namun, pihaknya tidak ingin gegabah dan menyalahkan KPPU atas tuduhan kartel yang dialamatkan kepada perseroan.

“Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Tapi kami akan pelajari dulu Laporan Dugaan Pelanggaran tadi. Kami akan siapkan tanggapan kami minggu depan,” ujarnya saat ditemui usai persidangan.

Masykur mengakui panggilan dan tuduhan KPPU ini tentunya mengusik citra baik perusahaan yang telah dibangun lebih dari 46 tahun. Pasalnya kondisi pasar di Indonesia untuk industri sepeda motor sedang mengalami penurunan.

“Harusnya fokus untuk mengenjot ekonomi dan menaikkan jumlah investor tapi malah ada perkara seperti ini,” tuturnya.

Sementara itu, pihak PT Astra Honda Motor tidak menghadiri sidang perdana dugaan kartel sepeda motor. Majelis Komisi yang diketuai oleh Tresna Priyana Soemardi ini tidak mendapatkan alasan yang jelas mengenai ketidakhadiran Honda.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan lembaganya melakukan investigasi sepeda motor lantaran pasarnya sangat terkonsentrasi dan dikuasai oleh dua pemain besar.

“Pangsa pasar Honda 67% dan pangsa Yamaha 29%. Kalau digabung keduanya mendominasi pasar 96%. Itu menghambat perusahaan lain untuk masuk,” katanya.

KPPU telah melakukan penyelidikan terhadap dua terlapor sejak dua tahun lalu. Penyelidikan tersebut mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan.

Syarkawi menambahkan transportasi umum di Indonesia masih terbatas. Sehingga, sepeda motor merupakan alternatif kendaraan khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, KPPU mengawasi industri tersebut agar tidak berpotensi merugikan masyarakat.

Pasalnya, harga produksi satu unit sepeda motor seharusnya Rp7 juta hingga Rp8 jura. Namun, kedua terlapor kasus ini dapat mematok hingga Rp16 juta per unit.

Sidang perdana ini akan dilanjutkan dengan sidang tanggapan terlapor pada 26 Juli 2017. Adapun proses hingga putusan majelis komisi memakan waktu sekitar 150 hari kerja.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami