BTN iklan
InternasionalOpini

Kartini Penganut Paham Feminis Liberal

Kupang-LEI, Sosiolog dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dra Balkis Soraya Tanof M.Hum menilai Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu penganut feminis liberal yang berjuang untuk membebaskan kaumnya dari ketertinggalan dalam kultur yang patriarki.

“Kultur yang patriarki ini menempatkan perempuan pada kelas nomor dua atau tersubordinat di dalam masyarakat sehingga telah terjadi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan(laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti saat ini),” katanya kepada Antara di Kupang, Jumat.

Ia mengatakan RA Kartini telah berjasa dalam bidang pendidikan bagi kaumnya, namun harus jujur diakui bahwa di berbagai daerah di Tanah Air seperti NTT, perempuan telah dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah, seperti menjadi buruh atau alat produksi bahkan budak di luar negeri bagi pemerintah.

Artinya, kata dosen FISIP Undana Kupang itu, pemerintah yang menghasilkan regulasi dalam bentuk UU dan Perda, seharusnya mampu mengawasi mobilisasi tenaga kerja perempuan dan anak ke luar negeri sebagai TKI untuk mencegah terjadinya “human trafficking” yang dilakukan para “trafficker” yang tidak responsif gender.

Menurut dia, Pemerintah dan DPR (D) sebagai perpanjangan tangan amanah rakyat secara tidak langsung telah melakukan kekerasan terhadap perempuan, sehingga nasib perempuan begitu suram di bumi Flobamora ini.

Sementara itu, partisipasi perempuan dalam bidang politik di Nusa Tenggara Timur masih sangat rendah dan cenderung dimarjinalkan, karena keterwakilannya di parlemen maupun di pemerintahan sangat minim.

“Rendahnya partisipasi politik perempuan bukan karena kurang partisipasi tapi keterwakilan di legislatif yang masih dibawah 30 persen, padahal dalam pencalonan legislatif partisipasinya mencapai 30 persen,” katanya.

Menurut dia, pada saat pemilihan hasil yang diperoleh rendah mungkin disebabkan oleh tidak ada pendidikan politik dan pendidikan pemilih khusus di NTT, juga tidak ada pelatihan dan kurangnya penguatan keterampilan politik perempuan dan kurangnya kesadaaran untuk aktif dalam kegiatan politik terutama legislatif.

Selain itu, kata dia, sistem undang-undang politik yang membatasi aksesibilitas dan partisipasi perempuan dalam pemilu, parlemen dan pemerintahan, sehingga membuat kaum perempuan menjadi tak berdaya.

Karena itu, dia mengajak kaum perempuan untuk aktif juga di bidang politik karena kedepan tugas dan tanggung jawab semakin kompleks dan berat dalam membangun kehidupan sistem politik.

“Perlunya partisipasi politik perempuan meski tidak mudah, karena harus berhadapan dengan kesadaran perempuan sendiri untuk berkiprah di dunia politik. Di samping itu, perempuan lebih suka mengurus rumah tangga ketimbang aktivitas di luar rumah,” katanya.

Untuk mendorong peningkatan partisipasi, dia berharap agar bisa mulai dari pendidikan dalam keluarga, anak perempuan mulai dari sekolah harus mulai berorganisasi, dan melakukan advokasi agar perempuan terpanggil untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close