Hukum

Keadilan di Indonesia Luntur, Mantan Gubernur Papua Ditambah Hukuman 8 Tahun

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) mendorong mantan gubernur Papua , Barnabas Suebu untuk mengajukan grasi (pengampunan) kepada Presiden Joko Widodo, terkait hasil putusan banding yang meningkatkan hukuman dari empat tahun enam bulan menjadi delapan tahun penjara.

“Putusan itu sudah final (inkrah) karena terdakwa tidak mengajukan kasasi. Oleh karena itu, masih ada “pintu masuk” untuk mencari keadilan yakni mengajukan grasi kepada Presiden,” kata Ketua Pembina APPTHI, Prof. Dr. Faisal Santiago, usai menghadiri diskusi publik Eksaminasi Putusan Barnabas Suebu, di Jakarta.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi bukan berupa upaya hukum, karena upaya hukum, karena putusannya sudah inkrah, tinggal mencari keadilan melalui grasi.

“Grasi merupakan upaya nonhukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden, karena adanya proses penuntutan dan putusan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum,” kata Faisal.

Pandangan APPTHI itu disampaikan setelah menganalisis hasil panel terhadap Putusan Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Perkara Nomor 61/PID/TPK/2016/PT.DKI, ditemukan kejanggalan yang cukup substantif baik dalam pertimbangan hingga putusannya.

“Putusan hakim PN, kemudian naik ke hakim PT terdapat ‘jumping conclution’, yaitu penarikan kesimpulan yang tidak pada tempatnya. Kesimpulannya melampai premis-premis awalnya,” kata Faisal seraya menambahkan, putusan itu sama sekali tidak melihat fakta-fakta hukum, karena mengambil data yang keliru dan tidak adanya aspek kemanfaatan bagi hukum dan negara.

Menjawab pertanyaan, Faisal yang didampingi Ketua APTHI Dr. Laksanto Utomo mengatakan, penyebutan identitas agama sudah salah, kemudian menghitung kerugian negara diambil dari saksi ahli hukum.

“Sejak kapan ahli hukum diajari mengaudit kerugian keuangan negara. Itu tugas BPK, BPKP atau akuntan publik. Masak dalam pertimbangan putusan kerugian negara mengutip dari ahli hukum pidana,” katanya.

Menurut Faisal, hakim tidak mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Barnabas usianya 70 tahun, bukannya dikurangi tetapi justru dilipatkan menjadi delapan tahun penjara. Demikian juga soal hukuman tambahan, pencabutan hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Hal itu sama sekali tidak melihat perjuangan terdakwa yang mampu meredam gejolak di Papua.

“Dia pada usia 30 tahun sudah menjadi Gubernur, dengan begitu perjuangan tentang Papua diawali sejak dia masih belia yang sama sekali tidak ada dalam petimbangan hukumnya,” kata Faisal.

Sementara itu, mantan Hakim Agung Asep Iwan Irawan salah satu pembahas hasil eksaminasi putusan Barnabas Suebu mengatakan, para hakim tinggi yang memutus perkara aquo, telah membiarkan kesalahan putusan hakim ditingkat pertama. Kesalahan yang kasat mata, kata Iwan, antara lain tidak ada argumen dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pasal yang disangkakan sehingga seseorang dapat dilakukan penuntutan.

Selain itu, ahli hukum semestinya tidak dapat dijadikan notasi untuk pertimbangan hukum sebagai kerugian keuangan negara. “Putusan-putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta, tidak menjalankan prosedur hukum acara, mestinya batal demi hukum, tetapi hakim tinggi justru menaikkan dari putusan awal dengan menggunakan pertimbangan yang dipakai oleh PN di bawahnya,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close