Hukum

Keadilan Sulit di Wujudkan Jika Sistem Ekonomi di Kuasai Oligarki

BTN iklan

Garut,   6/9 LEI Sistem ekonomi yang berjalan saat ini lebih diarahkan kepada kapitalisme dan penguasaan modal dipusatkan kepada sejumlah kelompok tertentu atau oligarki. Model seperti ini akan menyulitkan pemerintah mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat luas sebagaimana yang ada di dalam sila ke lima Pancasila.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sulit diwujudkan jika kebijakan (hukum) dibidang ekonomi masih menguntungkan para oligarki yang mengusai modal dan jaringan pasar, kata Dr. Yusuf Ms (theo), pengajar Fakuktas Hukum Iblam Jakarta, dalam Orientasi Pengenalan Kampus (OPAK), Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yapisha Garut, Jumat.
Pengertian oligarki ekonomi, kata Yusuf Ms, kekuasaan ekonomi yang dikendalikan oleh sedikit orang. Kelompok kecil itu punya pengaruh kuat dalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Arestoteles menyebutnya, oligarki adalah sebuah kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok intektual yang banyak memberikan keuntungan para kelompoknya. Itu sebabnya, ia juga tidak sependapat dengan sistem itu, katanya.
OPAK yang diselengaraan di Stadium General STEIY Garut, mengambil tema “Hukum Perusahaan yang Progresif Mencegah Sistem Oligarki Ekonomi di Indonesia”, dihadiri oleh Ketua Yayasan STEIYG, Hasan Basri, MAg, MPd, Rektor STEIY Prof. Dr. Budi Abdullah dan Purek tiga Dr. Suhanda, SPD MH.
Menurut Yusuf, dalam sistem ekonomi yang diserahkan pasar dan negara seolah hanya sebagai pengawas (atau penjaga), sementara para “pemainnya” hanya diserahkan kepada sekelompok orang, tak mungkin negara dapat mewujudkan kesejahteran rakyat secara optimal, karena sifat dari para pengusaha meningkatkan modal, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mencari keuntungan setinggi-ingginya itu biasanya mengabaikan norma dan hukum yang berlaku seperti mempekerjakan anak di bawah umur, menggaji di bawah UMR/ketentuan pemerintah dan mempekerjakan pekerja melebihi jam kerja.
Guna mencegah sistem oligarki itu, katanya, pemerintah harus terus mendorong lembaga ekonomi berbasis koperasi dan syariah.
Mengapa harus syariah dan koperasi, karena koperasi menyertakan partisipasi kepemilikan banyak orang (anggota), sementara syariah basisnya tidak semata-mata mengejar keuntungan dengan mengabaikan hak-hak dasar manusia. Dalam syariah, ditekankan adanya kesepakatan dan kejujuran untuk tidak saling berbohong dan tidak saling merugikan. Artinya dalam berbisnis, keuntungan perlu tetapi caranya lebih etis dan ekologis.
OPAK yang dihadiri lebih dari 250 orang mahasiswa baru dan para civitas akademi kampus tersebut. Yusuf juga mengingatkan, pasca reformasi 1998 pemerintah sudah mulai meritis hukum progresif melalui UU No 7 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Dalam UU itu awalnya hanya membolehkan bank konvensonal. Sementara bank syariah masih terpingirkan. Namun setelah reformasi itu masyarakat terus menuntut haknya untuk menumbuhkan bank berbasis syariah sehingga lahirlah UU No 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.
UU itu bagian dari hukum progresif karena menangkap keinginan masyarakat yang lebih luas (living law) yakni UU atau peraturan perundang-undangan yang sesuai atau yang dikehendaki oleh masyarakat luas, katanya.
Dengan menguatnya sistem ekonomi syariah, dan lembaga koperasi, diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para oligark, sehingga pengelolaan produksi dan jaringan pasar akan dipengang oleh banyak orang, bukan pada segelintir orang.
Sementara itu, Prof. Dr. Budi Abdulah rektor STIEYG, menambahkan, kegiatan seperti ini akan terus ditingkatkan, karena akan dapat menambahkan wawasan baru dari para mahasiswa.
“Kami akan terus lakukan diskusi ilmiah dengan mendatangkan para ahli dan praktisi dibidangnya agar para mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori lama tetapi juga praktik yang ada di lapangan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar mahasiswa tetap menjadi agen perubahan, karena masa depan bangsa terletak pada jati diri anak-anak muda utamanya para mahasiswa. Oligarki ekonomi yang tidak dikoreksi oleh mahasiswa, maka yang rugi anak cucu kalian juga. Oleh karenanya, kembangkanlah kegiatan koperasi dan terus dorong perdagangan, perbankan yang berbasiss syariah agar dapat mewujudkan ekonomi berkeadilan.
**

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami