Hukum

Kehandalan KPK Diuji Lagi Usut Kasus Korupsi PLTU Riau-1

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – KPK kembali dihadapkan perkara korupsi berskala besar, proyek PLTU Riau-1. Terlebih lagi kasus ini menyeret mantan Mensos kabinet kerja Jokowi, yaitu Idrus Marham. Dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu.

Dalam kasus E-KTP kemarin, usaha untuk menyeret Setnov ke meja hijau, KPK harus melewati berbagai “drama”. Mulai dari praperadilan kontroversial di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga skenario kecelakaan di kawasan Permata Hijau yang berujung pada rekayasa rawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau medio November tahun lalu. Drama itu menyita perhatian publik sepanjang 2017 lalu.

Nah, pengalaman itu menjadi pelajaran bagi KPK untuk lebih berhati-hati dan teliti mengusut kasus big fish yang melibatkan politikus.

Meski sejauh ini belum ada “perlawanan”, kedekatan Idrus dengan Setnov layak menjadi catatan para penyidik KPK agar nantinya tidak terjadi “drama” yang melelahkan seperti saat menyidik perkara e-KTP.

Lalu seperti apa strategi Idrus menghadapi KPK? Sejauh ini, Idrus telah menunjuk pengacara untuk menghadapi proses hukum di komisi antirasuah. Salah satu tim kuasa hukum Idrus adalah Syamsul Huda.

Dia merupakan advokat yang mendampingi Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang telah divonis bersalah dalam kasus e-KTP.

“Kami akan ikuti dan hadapi saja proses selanjutnya, baik di penyidikan maupun penuntutan nanti,” ujarnya.
Terkait dengan tawaran KPK agar Idrus mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC), Syamsul menyebut langkah itu belum terpikirkan untuk sementara ini. Menurut dia, pihaknya perlu melihat proses dan fakta hukum sebelum mengambil keputusan tersebut.

“Sementara belum akan mengajukan JC,” bebernya. Begitu pula praperadilan, Idrus juga belum mengambil langkah hukum itu.

Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyarankan Idrus untuk membuka kasus tersebut agar lebih terang. Nah, salah satu caranya mengajukan diri sebagai JC.

Dengan cara itu, peran nama-nama besar, seperti Setnov dan Dirut PLN Sofyan Basir bisa terungkap lebih detail. “Idrus perlu mempertimbangkannya demi kepentingan publik yang lebih besar,” ungkapnya.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menambahkan untuk menjadi JC memang perlu melihat sejauh mana indikasi keterlibatan pelaku lain yang lebih besar. Nah, bila Idrus merasa bukan pelaku utama, mestinya mengajukan JC.

KPK terus menghimpun kekuatan, diantaranya mengumpulkan para penyidik-penyidik senior seperti Yudi Purnomo Harahap (ketua Wadah Pegawai KPK), Ambarita Damanik, Taufik Herdiansyah dan Novel Baswedan.

Para penyidik-penyidik senior yang sebagian besar jebolan perwira polisi itu beberapa kali mengusut kasus kelas kakap yang melibatkan politikus. Salah satunya kasus e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Akankah KPK mampu membongkar kasus ini?

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close