Kejagung Jebloskan 2 Tersangka Korupsi Rp 116 Milyar ke Tahanan – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

Kejagung Jebloskan 2 Tersangka Korupsi Rp 116 Milyar ke Tahanan

pilkada
Bagikan ke:

Jakarta, LEI – Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menjebloskan JS dan SK, tersangka kasus korupsi dana kegiatan swakelola pada Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara tahun anggaran 2013-2014 ke dalam sel tahanan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M Rum di Jakarta, Senin (13/11/2017), menyampaikan, penyidik melakukan penahanan terhadap keduanya usai memeriksa mereka sebagai tersangka.

“Tersangka JS dan SK memenuhi panggilan penyidik dan dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh penasihat hukum,” kata Rum.

Penyidik menjebloskan tersangka JS dan SK ke dalam sel Rumah Tahanan (Rutan) Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 13 November hingga 2 Desember 2017.

Penahanan tersangka JS berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:Print-35/F.2/Fd.1/11/2017 tanggal 13 November 2017 dan tersangka SK Nomor:Print-36/F.2/Fd.1/11/2017 tanggal 13 November 2017.

Penyidik melakukan penahanan dengan pertimbangan dua pertimbangan. Pertama, alasan obyektif yakni kedua tersangka diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Kedua, alasan subyektif yakni tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Tersangka JS merupakan mantan Kepala Sudin Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara tahun 2013. Dia ditetapkan sebagai tersnagka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-81/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Sedangkan tersangka SK merupakan pensiunan PNS Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-83/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka. Adapun 3 tersangka lainnya yakni SR selaku mantan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara tahun 2013 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-82/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Kemudian tersangka W selaku mantan Kepala Sudin Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara periode Juni 2013-Desember 2014 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-82/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Terakhir tersangka SH selaku mantan Kepala Sudin Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara periode Januari 2013-17 April 2013 berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-82/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Penyidik sebelumnya telah menahan dua tersangka, yakni SR di di Rutan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI dan tersangka SH di Rutan Negara Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur.

Kejagung menduga para tersangka menyalahgunakan dana kegiatan swakelola berupa refungsionalisasi sungai dan waduk, pengerukan, perbaikan saluran penghubung, pembersihan saluran sub makro, pemeliharaan infrastruktur drainase saluran mikro, dan sub mikro pada Sudin Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara.

Dana tersebut bersumber dari APBD dan APBD-P sebesar Rp. 116.357.789.000 (Rp 116,3 milyar) tahun anggaran 2013-2014, di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pertanggungjawaban laporan kegiatan maupun laporan keuangan.

“Terdapat pemotongan uang pencairan anggaran kegiatan swakelola, pemalsuan-pemalsuan dokumen di dalam laporan yang seolah-olah telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan anggaran yang dicairkan,” ujar Rum.

Tim penyidik Kejagung telah memeriksa sebanyak 20 orang saksi dan dua orang ahli untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi sejumlah proyek di Sudin Pekerjaan Umum dan Tata Air Jakarta Utara itu.

Atas perbuatan tersebut Kejagung menyangka mereka melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top