Hukum

Kejagung Tahan Dirut PT Vries Maritime Shipyard

BTN iklan

Jakarta, LEI – Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Direktur Utama (Dirut) PT Vries Maritime Shipyard, Aria Odman, setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) di PT PT Pertamina Trans Kontinental.

“Tersangka AO ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung mulai 8 sampai 27 Agustus 2017,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum, di Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Penyidik menahan tersangka Aria Odman berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-23/F.2/Fd.1/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

Penyidik melakukan penahanan dengan pertimbangan alasan obyektif dan subyektif. Untuk alasan obyektifnya, tersangka Aria Odman diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun.

“Alasan subyektifnya, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga dapat mempersulit pemeriksaan penyidikan atau menghambat penyelesaian penyidikan perkara dimaksud Pasal 21 Ayat (1) KUHAP,” ujarnya.

Kejagung menyangka Aria Odman melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

M Rum menjelaskan, kasus dugaan korupsi ini berawal pada tahun 2012 saat PT Pertamina Trans Kontinental melakukan pengadaan 2 unit kapal AHTS yakni kapal Transko Andalas dan Transko Celebes melalui perjanjian dengan PT Vries Maritime Shipyard (VMS) dengan harga US$ 28.400.000. Pengadaan itu tidak sesuai ketentuan karena tidak melalui lelang.

“Owner Estimate (OE) atas pengadaan 2 unit kapal tersebut disusun dan ditetapkan setelah proses negosiasi harga dan penandatangan perjanjian jual beli kapal,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Rum, tanggal OE dibuat mundur (backdate) seolah-olah dibuat sebelum proses negosiasi harga dan PT VMS ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan meskipun tidak memenuhi persyaratan berupa pengalaman tertentu, sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang sesuai dengan kriteria perusahaan.

“PT VMS juga belum memiliki SIUP, TDP, Nomor Identitas Kepabeanan, dan Angka Pengenal Impor Produsen saat ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Trans Kontinental, Suhermanto, sebagai tersangka dalam kasus ini. Suhermanto menyetujui permohonan PT VMS untuk memberikan pinjaman sebesar US$ 3.500.000 meskipun bertentangan dengan Surat Perjanjian dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

“Tersangka S (Suhermanto) telah beberapa kali memberikan perpanjangan jangka waktu penyerahan kapal tanpa dikenakan denda keterlambatan meskipun tidak memenuhi alasan force majeure,” katanya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal AHTS ini telah merugikan keuangan negara sejumlah US$ 2.651.270,47 atau setara Rp 35.317.573.930,87 (Rp 35,3 milyar) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami