Hukum

Kejaksaan Sebaiknya Tidak Kesampingkan Kasus Pesawat Grand Caribou

BTN iklan

Jakarta, Lei – Kejaksaan Agung (Kejagung) diharapkan tidak mengenyampingkan kasus pengadaan pesawat Grand Caribou senilai lebih dari Rp116 miliar yang dibeli menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Papua tahun 2015.

Kasus tersebut sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung Jakarta oleh para aktivis lembaga swadaya anti korupsi Papua, tetapi hingga kini belum tampak ada kemajuan dalam penanganannya, kata seorang pengamat hukum, Dr Eko Subagiyo kepada awak media, Selasa, di saat dimintai tanggapan terkait dugaan korupsi pengadaan pesawat Grand Caribou yang sudah ditangani Kejaksaan.

Kasus itu, hingga saat ini, belum dinyatakan lengkap (P21), sehingga belum dapat dimajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Eko yang juga dosen Institut Bisnis Law and Management (IBLAM) Jakarta, mengatakan, kejaksaan dapat memprioritaskan pengusutan kasus itu sebelum kabupaten tersebut menggelar pemilihan kepala daerah, sehingg masalah yang ada dapat diketahui dan diselesaikan lebih awal.

“Sebenarnya semua itu kembali kepada integritas. Jika ada calon yang sudah terindikasi korupsi mestinya mengundurkan diri sebagai bagian dari integritas itu. Sebaiknya, jika lembaga hukum seperti kejaksaan sudah cukup alat buktinya, seyogianya tidak diulur-ulur. Maraknya korupsi di Indonesia itu kemungkinan terjadi karena langkanya integritas para pimpinan daerah dan pusat,” kata Eko.

Korupsi di Indonesia, ia menilai, termasuk sudah “akut”.

Dalam penilaian lembaga korupsi internasional, Indonesia selama 10 tahun terakhir belum menorehkan kemajuan berarti, atau masih di bawah jauh dari Malaysia dan Singapura.

Skor Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih ada pada level 37, sementara Malaysia sudah di atas  40 dan Singapura mencapai 90. Oleh karenanya, Eko yang juga anggota Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia menyebutkan, aparat hukum seperti kejaksaan dan kepolisian harus lebih sigap dalam menjawab dan menangani pengaduan dari masyarakat.

Alat bukti cukup

Sebelumnya, Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP-Papua) dalam beberapa kesempatan juga mempertanyakan proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Grand Caribou.

Penanganan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung sudah pada tahap penyidikan dan saksi-saksi sudah diperiksa. Mestinya, alat bukti sudah cukup, tetapi sampai saat ini belum ada penetapan tersangka.

Salah satu konsultan hukum asal Papua  Decy,Violent Riwu  mengatakan, sebagian besar masyarakat Papua pada umumnya dan warga Kabupaten Puncak Papua terus mengikuti dan mempertanyakan perkembangan proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat tersebut.

Dengan alat bukti cukup mestinya kasus itu dapat dimajukan ke pengadilan, tambahnya.

“Kami berharap Kejaksaan Agung segera melanjutkan proses penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat tersebut. Kami ingin tahu di mana kendalanya dan kenapa sampai berlarut-larut proses hukumnya,” kata Decy, pekan lalu.

Di tempat terpisah, Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait dengan dugaan korupsi pengadaan pesawat terbang Grand Caribou yang jatuh di Mimika, Provinsi Papua, 31 Oktober 2016.

“Panggil bisa sih bisa. Akan tetapi, perlu atau tidak (pemanggilan itu). Kami bisa panggil siapa pun,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.160/2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga menyatakan, penggunaan pesawat udara diperbolehkan hingga batas 30 tahun.

Pesawat yang jatuh itu diproduksi pada tahun 1960 oleh pabrik Viking Air Limited (De Havilland) di Kanada dan direka ulang oleh Pen Turbo Aircraft Inc (Penta Inc).

Pesawat sempat direka ulang dengan mengganti mesin dan beberapa komponen lainnya, hingga akhirnya dijual kembali ke pihak swasta rekanan Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua, yang memenangi proyek pengadaan senilai Rp116 miliar. ***

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami