KEJAKSAAN SIMPANG EMPAT TAHAN REKANAN KASUS BBI – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

KEJAKSAAN SIMPANG EMPAT TAHAN REKANAN KASUS BBI

legal era indonesia
Bagikan ke:

Simpang Ampek, Sumbar, 30/3 (Antara) – Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), menahan rekanan pembangunan balai benih ikan (BBI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, “MC” setelah menyerahkan diri kepihak kejaksaan, Selasa (29/3) malam.

“Benar, MC menyerahkan diri pada kejaksaan setelah melarikan diri selama lebih kurang satu tahun,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus, Ihsan dan Kasi Intel, Untung Saputra di Simpang Empat, Rabu.

Seperti yang dikutip Antara, Rabu, Informasi yang dihimpun di lapangan tersangka MC menyerahkan diri pada Selasa (29/3) sore dengan ditemani salah seorang temannya.
Setelah diperiksa penyidik beberapa jam maka pada Selasa (29/3) malam sekitar pukul 22.00 WIB tersangka langsung dibawa ke Rumah Tahanan Talu Kecamatan Talamau untuk dilakukan penahanan.
“Untuk sementara tersangka ditahan dan dititipkan di Rutan Talu sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Padang,” katanya.

Seperti diketahui tersangka MC diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pembangunan BBI senilai Rp1,97 miliar pada 2012 lalu.

Kejaksaan Negeri Simpang Empat menegaskan tidak akan tebang pilih dalam upaya menegakkan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Jika barang bukti dan saksi cukup maka akan diusut secara tuntas.

Tersangka merupakan kuasa direktur CV Lubrata Inovasi terlibat dalam proyek pembangunan BBI dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sedangkan pengguna anggaran atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Nellyarwisma, PPTK, Mirza Fadli dan Konsultan Pengawas pada CV Muldecon Graha Adhyaksa, Effendi Sefrial sudah ditahan jaksa pada Senin, 14 Juli 2015 lalu.

Akibat perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp950 juta Para tersangka diancam pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Serta diubah dengan UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top