Internasional

Kekuatan Barat Kecam Pembubaran Parlemen Sri Lanka

BTN iklan

KOLOMBO (LEI) – Keputusan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena membubarkan parlemen dinilai akan memperburuk krisis politik besar yang sudah terjadi. Hal tersebut mengundang kecaman dari kekuatan Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.

Sirisena membubarkan parlemen pada Jumat malam, hanya lima hari sebelum parlemen bersidang lagi dan dirinya dalam posisi berbahaya kehilangan jabatan akibat mosi tidak percaya. Ia juga menyerukan pemilihan umum pada 5 Januari.

Presiden memicu perebutan kekuasaan ketika memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe pada akhir bulan lalu dan memilih mantan pemimpin Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, orang kuat pendukung China, yang didepak Sirisena dari jabatannya pada 2015.

 https://www.onlanka.com/wp-content/uploads/2018/02/sri-lanka-president-maithripala-sirisena-with-prime-minister-ranil-wickramasinghe.jpg

Saingan Sirisena diperkirakan menentang keputusannya, yang mereka katakan tidak sah dan tidak konstitusional di Mahkamah Agung pada Senin.

Biro Urusan Asia Selatan dan Tengah Amerika Serikat mengatakan di Twitter bahwa AS “sangat prihatin atas kabar bahwa Parlemen Sri Lanka akan dibubarkan, memperdalam lagi krisis politik”. Dikatakan demokrasi perlu dihormati untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan.

Menteri Negara untuk Asia dan Pasifik dari Inggris, Mark Field, membuat cuitan mengenai keprihatinannya tentang pembubaran parlemen beberapa hari sebelum akan bersidang lagi.

“Sebagai teman Sri Lanka, Inggris menyerukan semua pihak untuk menjunjung tinggi konstitusi dan menghormati insititusi-institusi dan proses demokratis,” kata dia.

Kebijakan Luar Negeri Kanada juga membuat cuitan di Twitter bahwa pihaknya “sangat prihatin” mengenai keputusan tersebut dan merujuk kepada risiko-risiko untuk kerja rekonsiliasi setelah perang saudara di Sri Lanka. “Situasi politik tak menentu ini merusak masa depan demokrasi Sri Lanka dan komitmennya mengenai rekonsiliasi dan akuntabilitas.” Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyatakan “keprihatinan dan kekecewaan dalam pernyataan, yang menyebutkan langkah (pembubaran parlemen) itu mempengaruhi tradisi demokrasi yang sudah lama di Sri Lanka dan menimbulkan risiko bagi stabilitas dan kesejahteraan”.

Sirisena tiba-tiba memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan menunjuk mantan presiden yang pro-China, Mahinda Rajapaksa, untuk menggantikannya. Presiden berpendapat perdana menteri itu berusaha menerapkan “konsep politik liberal yang ekstrim dan baru dengan memberikan prioritas-prioritas pada kebijakan luar negeri dan mengabaikan sentimen rakyat setempat”.

India dan Barat menyatakan keprihatinan atas kedekatan Rajapaksa dengan China. Beijing memberi pinjaman miliaran dolar kepada Sri Lanka untuk pembangunan prasarana ketika Rajapaksa menjadi presiden pada 2005-2015, yang membuat negara itu terlilit utang. (Okezone)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close