Hukum

Kemendagri Berharap Penerbitan Regulasi APIP

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Kementerian Dalam Negeri menginginkan adanya payung hukum yang mampu memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri mengaku terus mendorong penerbitan regulasi sebagai dasar hukum kemandirian APIP. Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dam Pembangunan sudah merumuskan bersama mengenai regulasinya.

“Drafnya sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo, mungkin menunggu ada rapat kabinet terbatas dulu untuk diputuskan,” kata Tjahjo dalam siaran pers, Rabu (13/8/2017).

Sejauh ini, ujarnya, regulasi soal APIP sudah ada di Peraturan Menteri (Permen), jika pun nanti dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP), atau UU selama mampu memberikan detil yang komprehensif.

“Secara prinsip, kelembagaan sudah ada. Bahkan sudah ada penguatan juga dari Kementerian Keuangan untuk anggarannya baik melalui APBN maupun APBD,” tegasnya.

Apapun nantinya regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden, Tjahjo menilai itu yang terbaik, karena menurutnya semua punya pola dan sistem yang sama.

Sebelumnya, Mendagri juga meminta supaya para kepala daerah terus menerus melakukan koordinasi dengan APIP agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

“Selain berkoordinasi, kepala daerah juga meningkatkan kepedulian akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perkuat juga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),” ujarnya. [bisnis.com]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami