Hukum

Kemendagri Telah Selesaikan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah telah merampungkan aturan untuk memperkuat sistem pengawasan internal yang dilakukan inspektorat.

Aturan tersebut yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang pernah dibahas saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perkembangan ini akan segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet.

“Aturan sudah selesai, sudah undang-undang, kita koordinasi dengan KPK, BPKP, lebih mandiri profesional. Akan kami laporkan ke rapat kabinet, tinggal mempercepat dan bagaimana di daerah ikut bertanggung jawab,” kata Tjahjo di kantornya, Senin 4 September 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sementara waktu akan melakukan supervisi kepada inspektorat di daerah. Ke depan, inspektorat di daerah didorong untuk menangani temuan-temuan secara mandiri.

“Masa urusan-urusan kecil pusat harus masuk. KPK, BPKP memotivasi di awal, tapi kedepannya harus mandiri, harus berani menghadapi temuan yang menyalahi prosedur,” ujar dia.

Sementara itu, ketentuan rinci mengenai pertanggungjawaban inspektorat di daerah belum dirumuskan. Opsinya, lanjut Tjahjo, inspektorat di tingkat kabupaten/kota bertanggungjawab ke Gubernur, tingkat provinsi bertanggungjawab ke Kementerian Dalam Negeri, dan Dirjen Kemendagri langsung ke Presiden.

“Ada beberapa (opsi), mungkin (dirumuskan dalam) PP. Masih ada tahapan, menyangkut masyarakat luas harus kami laporkan ke rapat kabinet,” tukas Tjahjo. [okezone]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

45 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami