HEADLINESHukumNasional

Kemendagri Tidak Berwewenang Terkait Ijin Meikarta

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Terkait kasus Meikarta Mendagri melalui Kapuspen Kemendagri menyatakan bahwa Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perijinan terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah kabupaten Bekasi provinsi Jawa Barat.

Kewenangan perijinan, Untuk pembebasan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jabar dan berskala metropolitan ditangan Bupati Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jawa Barat.

Tata Cara memberi rekomendasi, sesuai Perda No 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, pasal 10 huruf F, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walau sudah 4 tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perijinan terhambat dan perlu ada solusi yg terbaik.

Polemik perijinan saat itu semakin ramai dalam pemberitaan, yang angkat perbedaan pandangan dan sikap antara Pemprov Jabar (baca : saat itu) dengan Pemkab (baca : Bupati Bekasi) yang makin hari makin memanas di media dan tidak baik dari etika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mencari solusi yang terbaik, Mendagri berdasarkan hasil Rapat terbuka di Kemendagri memang benar meminta kepada Bupati terkait perijinan Meikarta, agar diselesaikan sesuai ketentuan aturan yang berlaku, berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

Juga diminta untuk mengendalikan agar Pemkab dan Pemprov jangan ribut berpolemik di media massa. Mendagri menyarankan melalui Dirjen Otda untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab dan Pemprov bersama pihak-pihak terkait dalam sebuah Rapat Terbuka di Kemendagri.

Rapat diadakan 3 Oktober 2017, yang sekaligus sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI 27 September 2017 yang meminta Kemendagri  untuk mengkonsolidasikan/mengordinasikan kebijakan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait dengan permasalahan perijinan Meikarta.

Jadi, dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perijinannya, namun lebih pada aspek Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , sebagaimana diatur dalam UU Pemda 23/2014 khususnya terkait dengan Produk Hukum Daerah (Perda No 12/2014 dan Pergub yang belum disiapkan) tentang keduanya merupakan acuan untuk perijinan.

Perijinannya sendiri, merupakan kewenangan Bupati Bekasi, sedang Rekomendasi (Dalam hal ini Rekomendasi Dengan Catatan -RDC) menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat.

Sedangkan posisi Kemendagri, hanya bisa memfasilitasi untuk meminimalisir friksi, polemik konflik kewenangan pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi serta sebagai upaya pembinaan memperkuat sinergitas kedua level pemerintahan tersebut dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, sesuai UU Pemda, memang benar bahwa berdasarkan hasil rapat yang di fasilitasi Dirjen Otonomi Daerah, Mendagri melaksanaan tugas pembinaan dengan meminta agar Bupati Bekasi membantu investasi di daerah menyelesaikan masalah tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan duduk bersama dengan pemprov Jabar. Agar tidak menjadi polemik di ruang publik. Dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dgn DPR RI.

Bahwa rapat yang difasilitasi Kemendagri Cq.Dirjen Otda tanggal 3 Oktober 2017, adalah tindak lanjut hasil RDP di Komisi II DPR tanggal 27 September 2017 yang menyepakati agar Kemendagri menfasilitasi konsolidasi kebijakan Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi terkait masalah tersebut.

Semua proses-proses tersebut diatas berlangsung terbuka dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Mendagri Tjahjo Kumolo selalu konsisten mendukung sepenuhnya upaya percepatan perijinan melalui PTSP sesuai Aturan dan Senantiasa konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UU Pemda.

Dan tak henti2nya mengingatkan kepada diri sendiri, aparat kemendagri dan pemda serta DPRD untuk menghindari area rawan korupsi.

Oleh karena itu, dalam konteks fasilitasi pembinaan kepada pemda Jabar dan pemkab Bekasi yang berselisih soal perijinan Meikarta saat itu, kemendagri telah melaksanakaan sesuai hukum yang berlaku, dilaksanakan secara terbuka dan Mendagri Tjahjo clear dan clean.

(sumber: Kapuspen Kemendagri – Bahtiar Baharuddin)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twenty + eleven =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami