Regulasi

Kemenkumham Fokus Revisi UU Paten

BTN iklan

Jakarta, LEI – Pemerintah masih mebuat rancangan untuk menyusun kebijakan turunan Pasal 20 Undang-Undang No. 13/2016 tentang Paten terkait dengan pelaksanaan paten.

Sebelumnya, kebijakan turunan pelaksanaan paten akan dihadirkan dalam bentuk peraturan presiden. Dalam perkembangan terakhir, Kemenkumham memilih merevisi substansi Pasal 20 UU No. 13/2016.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang, Kemenkumham Dede Mia Yusanti mengatakan penyusunan peraturan presiden dan sebagai kebijakan turunan undang-undang dianggap bertentangan.

Dalam penyusunan Pasal 20 yang mengupas soal pelaksanaan paten, dianggap sudah seirama dengan Pasal 7 TRIPS Agreement.

Disebutkan perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual harus berkontribusi pada promosi inovasi teknologi dan transfer dan diseminasi teknologi, untuk saling menguntungkan produsen dan pengguna teknologi.

Hanya saja, di dalam Pasal 27 TRIPS Agreement, hak paten yang diberikan dilarang diskriminasi terhadap tempat penemuan, di bidang teknologi, apakah produk tersebut diimpor ataupun diproduksi secara lokal.

Respons dan protes dari pelaku usaha Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan lainnya pun mengalir. Setidaknya ada beberapa pasal dalam UU No. 13/2016 yang dikritisi, a.l. Pasal 4 (kelayakan subjek paten), Pasal 20 (persyaratan pembuatan di dalam negeri), Pasal 78 (perjanjian komersial lisensi hak kekayaan intelektual) serta Pasal 82 – 120 (mengenai lisensi wajib).

Dalam diskusi antarpemangku kebijakan, pihak yang menentang penerbitan kebijakan setingkat Perpres untuk menjelaskan UU adalah Kementerian Sekretaris Negara.

Kemenkumham sendiri lebih memilih untuk merevisi UU No. 13/2016 daripada menyusun Perpres terkait dengan pelaksanaan paten. Pasalnya, keberadaan Perpres hanya sebagai jembatan sebelum revisi undang-undang yang akan memakan waktu lama.

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian menyarankan Kemenkumham tidak tergesa-gesa menerbitkan kebijakan turunan soal pelaksanaan paten agar tak berseberangan dengan perjanjian internasional, yang menimbulkan keraguan investor dalam kepastian hukum.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman mengatakan isu tentang paten sudah menjadi sorotan internasional. Menurutnya, semangat nasionalisme dalam UU Paten memang terasa kental, tetapi tetap menyesuaikan dengan kebijakan internasional tentang paten.

“Untuk kepentingan kita tentu inginnya ada investasi alih teknologi, tapi memang harus hati-hati. Karena dalam perjanjian lain , sudah disebutkan tidak boleh ada diskriminasi,” tuturnya.

Salah satu sektor industri yang menganggap kehadiran perpres ini penting adalah farmasi. Pasalnya, salah satu sektor industri strategis ini, pemenuhan bahan baku hingga produk hilirnya masih datang oleh pelaku asing.

-dari berbagai sumber-

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

7 Komentar

  1. Ping-balik: Google
  2. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
    The words in your post seem to be running off the screen in Chrome.
    I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to
    let you know. The design and style look great though!
    Hope you get the issue resolved soon. Kudos

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami