EkonomiFinansial

Kemenperin Menyederhanakan Perizinan

BTN iklan

JAKARTA(LEI)- Kementerian Perindustrian menyederhanakan perizinan yang diterbitkan lembaga itu. Setidaknya 13 aturan dihapuskan.

Eko Cahyanto, Kepala Biro Hukum Kementerian Perindustrian, menuturkan penghapusan ini disebabkan karena keadaan industri sudah tidak membutuhkan aturan lagi atau sudah tercakup dalam pengurusan izin kementerian teknis lain. Penyederhanaan ini seiring dengan dijalankannya pelayanan izin terpadu satu pintu yang akan dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu ke depan.

“Yang sekarang disebut perizinan setelah pemerintah ini melakukan kajian, ternyata ada beberapa kategori. Ada yang masuk izin usaha, ada yang bersifat semacam registrasi atau pencatatan. Termasuk juga lisensi ataupun dalam rangka kegiatan rekomendasi usaha,” kata Eko di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Administrasi yang dihapuskan oleh Kementerian Perindustrian ini meliputi:

Izin yang dihapus

  1. Izin prinsip pembangunan kawasan industri

  2. Rekomendasi izin usaha industri  cakram optik

 

Rekomendasi yang dihapus:

  1. Pendaftaran izin usaha industri  cakram optik

  2. Pertimbangan teknis industri elektronika untuk setrika

  3. Pertimbangan impor pompa air

  4. Pertimbangan sektor kimia untuk produk pupuk

  5. Surat keterangan konsultasi pakaian bayi dan mainan

  6. Rekomendasi air minum dalam kemasan (AMDK) untuk produk air minum non-AMDK

  7. Rekomendasi untuk industri pupuk

  8. Rekomendasi impor besi baja

  9. Surat tanda pendaftaran peleg

  10. Surat tanda daftar sepeda

  11. Pengakuan surat keagenan kendaraan

Eko mengatakan penyederhanaan aturan ini telah melewati pertimbangan teknis. Setiap penghapusan memiliki alasan yang berbeda. Sektor yang menaungi yang melihat apakah izin sudah memenuhi atau belum.”Aturan waktu terbit tergantung kebutuhan waktu itu. Entah pengendalian, pengaturan industri lebih dalam, atau agar menumbuhkan industri,” katanya.

Dia mengharapkan penyederhanaan melalui izin satu pintu ini dapat menumbuhkan industri. Apalagi penghapusan ini tidak menghilangkan pengawasan oleh Kementerian Perindustrian. Eko memastikan pemerintah tetap akan memantau industri

(bisnis.com)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami